Kekerasan Seksual Archives - Perempuan Mahardhika
Perjuangan Terus Berlanjut, Implementasi UU TPKS Harus Dikawal
Perjuangan dalam merumuskan hingga mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidaklah singkat, setidaknya ...
Korban Kekerasan Seksual Dalam Jerat Relasi Kuasa
Selasa, 9 Agustus 2022 Mahkamah Agung (MA) memutuskan bebas Syafri Harto, mantan dekan di Universitas Riau yang merupakan tersangka kasus ...
Solidaritas Bersama TTCU
Kami mengekspresikan solidaritas kami melalui tuntutan yang telah dirumuskan oleh Tamil Nadu Textile and Common Labour Union (TTCU), sebuah serikat independent yang dipimpin oleh perempuan yang telah mengorganisir pekerja di Natchi Apparels dan memberikan dukungan terhadap keluarga korban.
Memutus Rantai Kekerasan dengan Menolak Perpu Kebiri
Pemberian hukuman kebiri sendiri lebih fokus pada apa yang dilakukan pelaku bukan apa yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan seksual sehingga akar permasalahannya tidak tertangani.
Kontradiksi Hukum Aborsi di Indonesia
Kerangka hukum dan peraturan yang ada, merupakan hasil dari kampanye politik yang gencar mengadu norma agama dan moral dengan hak asasi manusia untuk mengatur akses ke kontrasepsi diperkuat oleh.
Malam Kesetaraan: Demokrasi Timpang, Represi Terus Berjalan, Hak Perempuan diabaikan
Di penghujung 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang juga merupakan hari HAM Internasional, Perempuan Mahardhika, Lingkar Studi Feminis Tangerang ...
Kekerasan di Dunia Kerja yang Sering Luput dari Perhatian kita
Hingga hari ini belum ada kerangka yang dapat disepakati bersama untuk dapat mengakui apa itu kekerasan dalam dunia kerja. Namun ...
Queering the Law, Upaya Menginklusikan Sistem Hukum untuk Memutus Rantai Kekerasan
Rantai kekerasan ini juga tak akan putus selama hukum yang ada hari ini tidak memiliki perspektif keadilan. Berbicara mengenai ilmu hukum yang ada di Indonesia, Agustine menuturkan bahwa hukum serta aparat penegak hukum termasuk jaksa yang ada di Indonesia ini bersifat positivistik sehingga sangat kaku dan tidak kontekstual.
Kepala Daerah Berlomba Menerapkan Upah Murah Buruh Kembali Dikorbankan
Banyaknya perusahaan yang memindahkan pabriknya ke daerah dengan upah lebih rendah dan medatangkan investasi yang besar ke daerah adalah salah satu alasan Kepala Daerah “berjualan” upah murah.
Rilis Aksi Bersama 16 HAKTP 2020
Bertepatan dengan pembukaan momentum 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, saat ini adalah masa-masa penentuan Prolegnas Prioritas 2021.