Jakarta, Perempuan Mahardhika – Suasana berbeda terasa di Teater Besar Taman Ismail Marzuki pada Minggu (8/3/2026). Bukan sekadar peringatan tahunan, Hari Perempuan Sedunia tahun ini adalah panggung konsolidasi yang dihadiri lebih dari 500 peserta. Lebih dari 50 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) berkumpul, merayakan sekaligus menggugat bahwa tubuh perempuan masih terus menjadi medan penindasan.
Panggung perempuan itu diisi berbagai bentuk ekspresi: instalasi seni, lapak organisasi feminis, pertunjukan tari, stand-up comedy, hingga diskusi dan deklarasi tuntutan kepada negara. Semuanya berpaut pada satu tema besar:
“Perempuan Bersatu: Melawan Penindasan atas Tubuh.”
Tema ini lahir dari kegelisahan yang sama. Tubuh perempuan, masih terus dihancurkan oleh berbagai bentuk kekerasan: baik melalui kebijakan, institusi, maupun praktik sosial yang diskriminatif.
Militerisme yang menguat, demokrasi yang melemah, supremasi hukum yang rapuh, hingga ekspansi industri ekstraktif disebut sebagai rangkaian situasi yang turut merampas ruang hidup perempuan. Dalam kondisi seperti itu, solidaritas dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk bertahan.
Kisah-kisah dari garis depan
Babak pertama panggung perempuan menghadirkan suara dari berbagai komunitas: perempuan dan hak aborsi, perempuan disabilitas, pekerja seks, pekerja rumah tangga, hingga transpuan. Mereka menceritakan bagaimana persoalan yang dialami perempuan bukanlah masalah pribadi, melainkan persoalan sosial yang sistemik.
Ika Ayu dari organisasi layanan kesehatan reproduksi Samsara menyoroti masih minimnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi. Ia mencontohkan bagaimana hak perempuan untuk melakukan aborsi yang sebenarnya sudah memiliki ketentuan hukum tetap sulit diakses, bahkan setelah diatur dalam KUHP.
Dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan administratif, stigma sosial, hingga ancaman kriminalisasi. Kerentanan ini semakin besar bagi mereka yang tidak masuk dalam kategori yang diatur dalam hukum, tetapi berada dalam situasi rentan.
Baca Juga: https://mahardhika.org/lawankontrol/
Ika menegaskan bahwa akses terhadap aborsi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perempuan, termasuk penyandang disabilitas mental dan intelektual, berhak menentukan keputusan atas tubuhnya sendiri.
“Semakin perempuan dijauhkan dari akses kesehatan reproduksi, semakin dekat pula perempuan dengan kematian daripada kesejahteraan hidup,” ujarnya.
Sarah dari Perempuan Mahardhika Jakarta menyoroti kerentanan yang dihadapi perempuan muda, khususnya perempuan lesbian, biseksual, dan queer (LBQ), dalam sistem ekonomi dan sosial hari ini. Menurutnya, banyak perempuan muda kini didorong masuk ke dalam sistem kerja yang semakin fleksibel dan eksploitatif, yang berarti bekerja tanpa kepastian upah, kontrak, maupun perlindungan sosial.
Ia juga menyinggung tren meningkatnya kerja informal di kalangan anak muda akibat tingginya pengangguran. Kondisi ini memaksa banyak orang muda bekerja di sektor informal tanpa jaminan keamanan kerja.
Situasi tersebut, kata Sarah, menjadi lebih berat bagi pekerja dengan ragam gender dan seksualitas. Perempuan lesbian, biseksual, dan queer kerap menghadapi penindasan berlapis baik di tempat kerja, sekolah, maupun dalam lingkungan keluarga.
“Perempuan selalu diminta untuk patuh. Ketika ekspresi kita dianggap liar atau queer, akses kita justru dibatasi baik untuk bekerja, bersekolah, maupun hidup di masyarakat. Kami sering dianggap sebagai ancaman,” ujarnya.
Diskusi juga menyinggung berbagai persoalan yang dihadapi perempuan, mulai dari femisida, stigma terhadap transpuan, peminggiran terhadap pekerja seks, hingga kerentanan yang dialami perempuan dengan disabilitas mental yang kerap dianggap tidak cakap dan bahkan dikurung, sehingga rentan mengalami kekerasan. Selain itu, dibahas pula eksploitasi tenaga kerja perempuan serta kerusakan lingkungan yang merampas ruang hidup perempuan adat dan perempuan pesisir. Dalam banyak kasus, perempuan tidak hanya kehilangan penghidupan, tetapi juga kehilangan kendali atas tubuh dan hidupnya sendiri.
Baca Juga: https://mahardhika.org/aku-mau-merebut-kemerdekaanku-melawan-politik-penundukan-perempuan/
Solidaritas sebagai cara bertahan
Babak kedua panggung perempuan berbicara tentang ketahanan gerakan. Perempuan, kata para pembicara, tidak pernah benar-benar berhenti bergerak.
Rifa Rahnabila, Tahanan Politik Agustus 2025 dari Bandung yang dijerat dengan UU ITE, menceritakan pengalamannya dikriminalisasi karena unggahan di media sosial. Ia menilai ekspresi yang sebenarnya merupakan kritik satir khas anak muda justru diperlakukan sebagai ancaman oleh negara.
“Saya ditangkap karena memposting kalimat ‘nyalakan api buat bakar jagung’,” katanya.
Pengalaman itu membuatnya menyadari pentingnya solidaritas di tengah ruang sipil yang semakin menyempit. Baginya, solidaritas bukan sekadar dukungan moral, tetapi juga menjadi cara bertahan di tengah rezim otoritarianisme.
“Ketika ruang sipil menyempit, solidaritas adalah strategi keamanan dan praktik politik ketika negara gagal memberikan perlindungan . Solidaritas adalah bagian dari seni bertahan hidup,” ucapnya.
Hal serupa disampaikan Dian Septi dari Marsinah.id. Ia mengingatkan bahwa sejarah gerakan perempuan di Indonesia selalu lahir dari kerja kolektif.
“Perempuan pernah mengorganisir mogok kerja, pernah menjadi bagian dari gerakan reformasi, dan pernah membangun media-media perempuan. Gerakan tidak selalu berupa perubahan besar, kadang dimulai dari satu orang yang berkata kepada yang lain: kamu tidak sendirian,” ujarnya
Diskusi juga menyinggung bagaimana kekerasan terhadap perempuan masih sering dianggap sebagai urusan domestik. Pendamping korban kekerasan dari Asosiasi LBH Apik, Tuba Falopi, menyebut negara kerap abai dalam memberikan perlindungan.
Menurutnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara kebetulan, melainkan terus berulang karena sistem perlindungan yang lemah dan perspektif aparat yang masih bias gender.
“Negara sering melihat KDRT hanya sebagai masalah rumah tangga di balik pintu kamar. Padahal ketika kekerasan itu dibiarkan berulang tanpa perlindungan dan pemulihan yang serius, negara ikut memelihara lingkaran kekerasan itu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti cara aparat masih kerap menyalahkan korban, mulai dari mempertanyakan pakaian hingga aktivitas korban di luar rumah. Dalam kondisi seperti itu, perempuan bukan hanya menghadapi pelaku kekerasan, tetapi juga sistem yang gagal melindungi mereka.
Di tengah situasi itu, aktivis dari JASS (Just Associates) Indonesia, Desti Murdijana, mengingatkan bahwa bertahan pun merupakan bagian dari perlawanan perempuan. Ia menggambarkan bagaimana di banyak komunitas, perempuan membangun kekuatan kolektif melalui praktik-praktik yang sering kali tidak terlihat sebagai gerakan politik.
Desti mencontohkan berbagai bentuk kerja komunitas yang dilakukan perempuan: menjaga dan merawat bibit lokal di tengah dominasi benih industri yang semakin mendominasi, menenun sambil berbagi cerita dan pengetahuan, hingga membangun ruang aman bagi korban kekerasan. Bagi Desti, praktik-praktik ini bukan sekadar aktivitas sehari-hari, melainkan cara perempuan mempertahankan kehidupan komunitasnya di tengah tekanan sistem ekonomi yang semakin menyingkirkan mereka.
Menurutnya, perempuan selalu menemukan cara untuk bertahan dan saling menguatkan, bahkan ketika ruang hidup mereka terus dipersempit.
“Perempuan bergerak seperti air. Selalu mencari celah untuk sampai pada tujuannya,” kata Desti.
Ia menambahkan, jaringan solidaritas lintas isu dan lintas generasi menjadi kunci agar gerakan perempuan tetap hidup, terutama di tengah tekanan politik dan ekonomi yang semakin kuat.
Harapan yang tidak padam
Babak terakhir panggung perempuan ditutup dengan refleksi dan deklarasi harapan. Para pembicara menegaskan bahwa meski tubuh perempuan terus menjadi sasaran kontrol, gerakan perempuan tidak pernah benar-benar padam.
Aktivis dari FAMM Indonesia, Ija Syahruni, menekankan bahwa perjuangan perempuan membutuhkan kesabaran panjang sekaligus keteguhan kolektif. Menurutnya, selama berabad-abad perempuan telah memikul kerja-kerja perawatan yang menopang kehidupan mulai dari rumah tangga hingga komunitas. Namun kerja tersebut sering kali tidak diakui sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan politik.
Ija mengingatkan bahwa perjuangan perempuan hari ini tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari perjalanan panjang lintas generasi yang telah dimulai sejak masa kolonial, ketika perempuan mulai mengorganisir diri dan menuntut hak-haknya.
Bagi Ija, kekuatan gerakan perempuan justru terletak pada keberlanjutan antar generasi dari perempuan muda hingga lansia yang terus membawa api perubahan.
“Kita adalah lintas generasi yang membawa api perubahan. Perempuan berhak berdaulat atas tubuhnya, atas tanahnya, dan atas hidupnya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Mike Verawati Tangka dari Koalisi Perempuan Indonesia menyoroti bagaimana sektor energi selama ini dilekatkan sebagai ranah laki-laki, sehingga perempuan sering dianggap tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Padahal, menurutnya, perempuan kerap berada di garis depan ketika komunitas menghadapi krisis energi. Ia juga menyoroti berbagai proyek pembangunan seperti industri nikel, geotermal, food estate, hingga pembangunan PLTU yang sering kali mematikan sumber-sumber penghidupan masyarakat. Dalam situasi itu, perempuan menjadi pihak yang pertama terdampak sekaligus yang paling bertahan melawan.
Refleksi juga datang dari jurnalis dan aktivis media alternatif Konde.co, Luviana. Ia menceritakan bagaimana situasi sosial dan politik yang semakin kacau kerap memunculkan pertanyaan dalam dirinya tentang masa depan gerakan perempuan.
“Situasi semakin kacau dan memburuk. Saya sering bertanya, apakah kita akan menang atau justru selalu kalah,” ujarnya.
Namun dari pengalamannya mencatat dan mendampingi berbagai gerakan, terutama melihat keberanian generasi muda bersuara terhadap kekuasaan, ia justru menemukan alasan untuk tetap optimistis.
“Melihat generasi muda di sekelilingku aku jadi yakin kita tidak boleh takut. Kita punya teman dalam Aliansi Perempuan Indonesia,” ujarnya.
Luvi kemudian menutup refleksinya dengan mengutip semangat yang lama dikenal dalam jurnalisme alternatif yakni memberi ruang bagi mereka yang selama ini dipinggirkan.
“Aku meninggikan suaraku bukan tanpa alasan, tetapi agar mereka yang tidak bisa bersuara bisa didengar,” ucapnya.
Politik Tubuh Perempuan
Panggung perempuan ditutup dengan refleksi mengenai posisi politik gerakan perempuan hari ini.
Mutiara Ika dari Perempuan Mahardhika menilai penghancuran atas tubuh perempuan tidak bisa dilihat sebagai kasus yang berdiri sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual di kampus, kekerasan di perkebunan sawit, hingga tragedi pemerkosaan massal menunjukkan adanya kegagalan sistem dalam melindungi perempuan.
“Kekerasan terhadap perempuan adalah urusan negara,” tegas Ika.
Ia mengatakan negara tidak cukup hanya menghadirkan kebijakan simbolik atau sekadar menambah representasi perempuan di ruang politik. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistem yang menjamin kedaulatan perempuan atas tubuh dan ruang hidupnya.
“Kita tidak hanya butuh kebijakan. Kita butuh sistem yang memastikan pendidikan kesehatan reproduksi terpenuhi, anggaran negara diprioritaskan untuk kualitas hidup rakyat, dan lingkungan dilindungi, bukan sistem yang mengorbankan tubuh perempuan demi pembangunan,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya, perubahan hanya mungkin terjadi jika perempuan semakin terorganisir dalam gerakan kolektif.
“Teman-teman, kita tahu perubahan sistem yang kita inginkan membutuhkan partisipasi seluas mungkin dan sebanyak-banyaknya perempuan. Karena itu kita hari ini membuka konsolidasi. Tubuh perempuan tidak boleh lagi menjadi tumbal krisis. Pada 22 Desember nanti kita berencana menggelar Kongres Perempuan Indonesia, dan menuju 2026 kita akan lebih siap untuk berjuang merebut kontrol atas tubuh perempuan,” ujarnya.
Ia menutup diskusi dengan ajakan memperluas konsolidasi gerakan perempuan di seluruh Indonesia.
“Kita bersatu karena kita tahu satu hal: pembebasan perempuan tidak akan diberikan. Ia harus direbut,” pungkasnya.
Sikap lengkap Aliansi Perempuan Indonesia dapat diakses di: tinyurl.com/PerempuanBersatu-IWD2026.
Diulas oleh: Vamel & Tsalsa
