Terkini
Represifitas Pada Mereka yang Mencari Keadilan
Dalam upaya peminggiran paksa tersebut beberapa oknum kepolisian mendorong dengan sangat keras para masa aksi hingga memicu emosi masa aksi. Bentrokan pun tidak dapat dihindarkan tapi tidak berlangsung lama suasana pun meredam.
baca lainnya
Kepala Daerah Berlomba Menerapkan Upah Murah Buruh Kembali Dikorbankan
Banyaknya perusahaan yang memindahkan pabriknya ke daerah dengan upah lebih rendah dan medatangkan investasi yang besar ke daerah adalah salah satu alasan Kepala Daerah “berjualan” upah murah.
baca lainnya
Kekerasan Terhadap Perempuan Pejuang Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Negara
Relasi perempuan dengan alam dianggap sebagai ancaman negara untuk meraup keuntungan bagi para pemilik modal sebesar-besarnya tanpa memerhatikan dampaknya kepada masyarakat adat yang sudah lama bermukim di daerah tersebut.
baca lainnya
Rilis Aksi Bersama 16 HAKTP 2020
Bertepatan dengan pembukaan momentum 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, saat ini adalah masa-masa penentuan Prolegnas Prioritas 2021.
baca lainnya
Relasi dengan Alam Adalah Kekuatan Perempuan
Para perempuan didalam film Ibu Tanah Kami menyadari bahwa untuk dapat melawan kezaliman maka mereka harus berani mendobrak konstruksi gender yang ada di masyarakat.
baca lainnya
Mirabal Bersaudara: Dibunuh Karena Mereka Perempuan
Dibawah rezim gender Trujillo, perempuan yang melawan subordinasi dan budaya machosime dianggap sebagai sebuah ancaman. Mereka dianggap lebih memberontak daripada rekan lelakinya serta mengganggu sistem politik yang masih melanggengkan budaya machoisme.
baca lainnyaLangkah Maju
Rilis Aksi Bersama 16 HAKTP 2020
Bertepatan dengan pembukaan momentum 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, saat ini adalah masa-masa penentuan Prolegnas Prioritas 2021.
baca lainnya
Aksi Kolektif dan Buruh Perempuan Purwakarta Menolak Omnibus Law
“Sebenarnya ada banyak sekali tuntutan yang kami layangkan, salah satunya adalah hak-hak buruh perempuan. Saya mewakili buruh perempuan amat keberatan jika hak kami untuk cuti haid, cuti hamil sampai melahirkan dicabut begitu saja. Itu sama saja dengan penjajahan, tidak ada Indonesia merdeka.” jelas Fitri.
baca lainnya
Kekerasan Aparat Kepolisian Mewarnai Aksi Tolak Omnibus Law di Semarang
Berdasarkan keterangan Press Release dari LBH Semarang, hal tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan saksi dan tersangka berhak didampingi oleh kuasa hukum dalam proses pemeriksaan. Selain itu, pihak kepolisian juga belum memiliki swab test para korban sehingga berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
baca lainnya
Aksi Perempuan Muda dan Buruh Melawan Omnibus Law
Sekitar lebih dari 1300 massa aksi yang mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis, 8 Oktober 2020. Dengan tuntutan batalkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja.
baca lainnya
