Statemen Perempuan Mahardhika Hari Buruh Internasional
Mari Berjuang untuk Kerja Bermartabat, Karena Buruh Berhak untuk Hidup Yang Lebih Baik
Saat Keuntungan Mengalahkan Kerja Bermartabat
Tidak ada kerja bermartabat di Indonesia! Sepanjang tahun 2025 puluhan ribu buruh mengalami PHK dengan tren yang mengalami meningkatan setiap tahunnya. Disatu sisi angka pengangguran juga meningkat karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Sektor garmen dan tekstil –dimana mayoritas buruhnya adalah perempuan– merupakan menyumbang PHK terbesar, dengan jumlah mencapai 60,000. Setiap hari buruh hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian akan pekerjaan.
Angka kecelakaan kerja juga mengalami peningkatan setiap tahun. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa angka kecelakaan kerja tahun 2024 mencapai 462.241 kasus (yang terpantau). Kecelakaan tersebut tidak jarang berujung pada kematian, seperti yang dialami oleh buruh di sektor industri nikel, buruh ojek online, pekerja rumah tangga, buruh sawit, hingga digital host live. Mereka mengalami kecelakaan kerja karena tidak adanya perlindungan saat kerja dan kelelahan yang ekstrim.
Buruh perempuan, LGBTIQ, dan disabilitas masih mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dan diskriminasi berlapis ditempat mereka bekerja. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan momok yang tidak berkesudahan bagi semua perempuan. Walaupun kita sudah memiliki UU TPKS, Permenaker 88/2023 dan UU PKDRT tetapi sistem kerja yang eksploitatif membuat kebijakan-kebijakan tersebut tersebut tidak artinya bagi pekerja.
Upah yang tidak layak, kerja tidak berupah, jam kerja panjang –bisa mencapai 12 jam kerja bahkan bisa lebih–, pemberangusan serikat, kriminalisasi aktivis buruh, tempat tinggal tidak layak, dan masih seabrek lagi persoalan-persoalan yang melilit kehidupan buruh di semua sektor, baik formal maupun informal.
Situasi tersebut mencerminkan bagaimana sistem perburuhan disusun untuk melindungi dan memberikan kenyamanan bagi investor dan pengusaha, sementara kesejahteraan buruh terus diabaikan, dinegosiasikan dan dikorbankan. Perempuan buruh sering kali berada di posisi paling rentan: menerima upah lebih rendah, menghadapi kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, serta menanggung beban kerja reproduktif yang tidak diakui dan tidak dibayar. Kapitalisme bergantung pada kerja-kerja perempuan untuk mempertahankan dirinya, sambil terus mengabaikan perlindungan dan pengakuan terhadap mereka yang menopangnya.
Pemerintah Prabowo Tidak Bisa Memenuhi Kerja Bermartabat
Gebyar-Gebyar May Day Fiesta tidak lebih dari panggung simbolik yang menutupi ketidakmauan negara untuk memenuhi kesejahteraan buruh. Di balik kemeriahan tersebut, realitas buruh—terutama buruh perempuan—tetap dipenuhi oleh upah rendah, kerja tidak pasti, kekerasan di tempat kerja, dan beban kerja berlapis yang tidak diakui. Perayaan dijadikan alat untuk meredam kritik dan mengalihkan perhatian dari kegagalan struktural dalam menjamin kerja layak.
Di era pemerintahan Prabowo, ketimpangan kesejahteraan yang dialami buruh semakin terlihat nyata. Menurut Kajian tentang Ketimpangan di Indonesia (CELIOS, 2026), kenaikan rata-rata upah buruh hanya meningkat sebesar 2 ribu rupiah per hari. Sangat jauh dibandingkan dengan 50 orang terkaya di Indonesia yang peningkatan kekayaan mereka bisa mencapai hingga 13 miliar rupiah per hari.
Sistem yang mencekik kehidupan buruh seperti diatas dan realita ketimpangan kesejahteraan yang dirasakan oleh buruh merupakan cerminan dari sistem kekuasaan politik yang dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok, dalam hal ini adalah para pebisnis dan politikus. Rezim pemerintahan Prabowo hadir untuk melanggengkan sistem kekuasaan politik tersebut.
Sehingga tidak mengherankan jika dalam satu setengah tahun Presiden Prabowo menjabat fokus yang ia ambil adalah penguatan fungsi dan perluasan struktur TNI. Diperkirakan hingga 2029 nanti akan terbentuk 745 unit batalion baru (pasukan tempur) di setiap kota dan kabupaten di Indonesia. Eksploitasi terhadap hasil kerja buruh akan selalu membutuhkan struktur kekuatan yang siap melakukan pembungkaman melalui cara-cara kekerasan. Di tengah kekebalan hukum / impunitas para pejabat TNI maupun Polisi saat ini, maka perluasan fungsi dan struktur militer ini dapat dibaca pula sebagai penguatan karakter pemerintahan yang militeristik.
Spirit Hari Buruh: Perlawanan Terhadap Sistem Yang Menindas dan Mengeksploitasi Manusia
Buruh perempuan merupakan unsur penting dalam perjuangan melawan sistem ekonomi yang eksplotatif, penuh dengan kekerasan dan menindas. Perempuan bagian penting dari setiap perubahan tatanan sosial di dunia, termasuk dalam dunia perburuhan.
Perjuangan 8 jam kerja yang memuncak dan berujung pada pemogokan 1 Mei 1886 di Haymarket, Chicago dimana 30.000 hingga 40.000 melakukan pemogokan, termasuk ribuan buruh perempuan berpartisipasi aktif dalam pemogokan tersebut. Pun di Indonesia Hari Buruh Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1918 dengan tuntunan kenaikan upah dengan metode pemogokan. Hingga hari ini buruh di berbagai belahan dunia masih terus memperjuangkan hak-haknya, menentang perang imperialisme, melawan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan.
Hari buruh adalah tentang perjuangan. Perjuangan melawan jam kerja panjang, PHK, pencurian upah, menuntut upah layak, menghapuskan kekerasan dan diskriminasi pada buruh perempuan, LGBTIQ dan disabilitas. Perjuangan melawan sistem kapitalisme sekaligus patriarki secara bersamaan.
Yang Diperjuangkan Perempuan Mahardhika
Kita berhak hidup lebih baik—hidup yang tidak sekadar bertahan, tetapi bermartabat. Buruh berhak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman, rumah yang layak huni, waktu istirahat yang cukup, agar dapat tidur dengan tenang tanpa dihantui ketidakpastian apakah esok masih bisa bekerja atau tidak, serta lingkungan yang sehat.
Kami berdiri tegak melawan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di semua aspek kehidupan, baik di tempat kerja maupun di ruang sosial lainnya. Setiap perempuan dan individu LGBTIQ berhak hidup tanpa rasa takut, tanpa ancaman, dan tanpa penindasan—karena martabat manusia tidak boleh ditawar.
Kebebasan berserikat, berorganisasi, mogok, demonstrasi dan mengeluarkan pendapat adalah hak yang harus dijamin, sehingga setiap buruh dapat memperjuangkan hak-haknya tanpa harus dekriminalisasi. Menolak keterlibatan TNI dan polisi dalam urusan sipil dan ketenagakerjaan, termasuk juga dalam menyelesaikan persoalan dengan rakyat Papua.
Perempuan Mahardhika akan mengambil bagian dalam setiap perjuangan melawan eksploitasi, penindasan, kekerasan berbasis gender, dan anti demokrasi.
Mari saling terhubung dan menyatukan kekuatan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik untuk semua buruh!
Selamat Hari Buruh Internasional!
Komite Nasional Perempuan Mahardhika
