SIARAN PERS ALIANSI PEREMPUAN INDONESIA
Menuntut Pemerintahan Prabowo:
Turunkan Harga, Ciptakan Lapangan Kerja, Hentikan MBG!
Jakarta, 17 Juni 2026 – Aliansi Perempuan Indonesia menyerukan aksi bersama untuk mendesak negara bertanggung jawab atas krisis hidup rakyat yang semakin berat. Konsolidasi jaringan perempuan, LGBTIQ+, mahasiswa, pekerja, masyarakat sipil, pembela HAM, masyarakat adat, petani, pekerja informal, dan komunitas miskin kota menegaskan bahwa krisis yang terjadi hari ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan akumulasi dari kebijakan negara yang gagal melindungi rakyat.
Kenaikan harga BBM, kebutuhan pokok, listrik, transportasi, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya semakin memperberat beban hidup masyarakat. Kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen pada Juni 2026 terjadi di tengah biaya hidup yang terus melonjak. Sementara itu, inflasi tahunan pada Mei 2026 juga mengalami peningkatan.
Bagi perempuan, buruh, pekerja informal, ibu rumah tangga, pekerja migran, dan kelompok miskin kota, kenaikan biaya hidup bukan sekadar persoalan angka ekonomi. Situasi ini memperbesar beban perawatan, mempersempit ruang bertahan hidup, dan memaksa banyak keluarga menghadapi kondisi yang semakin rentan.
Krisis ekonomi juga terlihat dari semakin sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak. Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, sementara rata-rata upah buruh hanya Rp3,29 juta per bulan.
Di lapangan, banyak orang muda, perempuan, dan pekerja informal terdorong masuk ke bentuk-bentuk kerja rentan seperti magang berkepanjangan, kerja kontrak, freelance berupah rendah, host live, dan berbagai pekerjaan informal lainnya yang tidak memberikan jaminan sosial maupun perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.
Alih-alih menciptakan lapangan kerja yang layak di dalam negeri, pemerintah justru mendorong peningkatan penempatan pekerja migran sebagai solusi atas persoalan pengangguran. Target penempatan pekerja migran yang terus ditingkatkan menunjukkan kegagalan negara dalam menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya sendiri. Dalam periode 2015–2025, KABAR BUMI mencatat dan menangani sedikitnya 3.840 kasus kompleks yang dialami pekerja migran Indonesia, mulai dari eksploitasi, kekerasan, hingga pelanggaran hak-hak dasar.
Di tengah situasi krisis tersebut, negara justru memprioritaskan program-program populis dengan anggaran besar namun minim transparansi dan pengawasan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menuai kritik luas karena pelaksanaannya yang tidak akuntabel serta memiliki potensi risiko korupsi yang tinggi. Berbagai organisasi masyarakat sipil menilai persoalan dalam MBG mencerminkan lemahnya tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas pemerintah.
Aliansi Perempuan Indonesia juga menyoroti menguatnya represi dan penyempitan ruang demokrasi. Pengesahan revisi UU Polri dikritik oleh berbagai kelompok masyarakat sipil karena membuka ruang yang lebih luas bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan semangat Reformasi dan prinsip pembatasan peran aparat keamanan dalam kehidupan sipil.
Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan karena gerakan rakyat, mahasiswa, perempuan, buruh, komunitas miskin kota, masyarakat adat, dan pembela HAM menjadi semakin rentan mengalami pengawasan, intimidasi, kriminalisasi, maupun pembungkaman ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara.
Kekerasan terhadap perempuan juga terus menjadi krisis struktural yang belum ditangani secara serius. Komnas Perempuan mencatat 3.682 pengaduan langsung yang terverifikasi sebagai kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2024–2025, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan.
Dalam pemantauan media periode November 2024 hingga Oktober 2025, Komnas Perempuan juga mencatat 453 pemberitaan pembunuhan perempuan, dengan 239 kasus teridentifikasi sebagai femisida. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menghadapi pemiskinan dan beban ekonomi yang semakin berat, tetapi juga ancaman kekerasan yang terus direproduksi oleh ketimpangan sosial, budaya patriarki, dan pembiaran negara.
Kelompok LGBTIQ+ juga terus menjadi sasaran diskriminasi dan pengalihan isu politik. Berbagai daerah masih mendorong kebijakan diskriminatif melalui rancangan peraturan daerah anti-LGBT yang mengancam hak-hak dasar warga negara. Situasi ini memperlihatkan bagaimana kelompok minoritas terus dijadikan sasaran politik moral yang mengalihkan perhatian publik dari persoalan ekonomi dan sosial yang lebih mendasar.
Di saat yang sama, krisis ekologis terus memperparah kehidupan rakyat. Model pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam mendorong konflik agraria, bencana ekologis, dan perampasan ruang hidup masyarakat. Namun hingga hari ini, RUU Masyarakat Adat yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun masih belum disahkan, sementara masyarakat adat terus menghadapi ancaman ekspansi tambang, perkebunan, proyek strategis nasional, dan pembangunan skala besar lainnya.
Karena itu, Aliansi Perempuan Indonesia menegaskan bahwa rakyat tidak boleh terus dipaksa menanggung krisis yang diciptakan oleh kebijakan negara. Negara harus berhenti menyelamatkan elite, investor, dan proyek-proyek yang tidak menjawab kebutuhan rakyat, serta mulai menjamin kehidupan yang layak, aman, bebas kekerasan, dan berkeadilan bagi semua.
Tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia
- Turunkan harga BBM dan hentikan kebijakan yang memperberat biaya hidup rakyat.
- Hentikan dan evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah, tidak transparan, dan rentan korupsi.
- Ciptakan lapangan kerja yang layak, aman, bebas pungli, bebas eksploitasi, serta menjamin perlindungan bagi pekerja formal maupun informal.
- Hentikan represi, intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap gerakan rakyat.
- Cabut seluruh kebijakan diskriminatif terhadap perempuan, LGBTIQ+, masyarakat adat, pekerja migran, petani, buruh, dan kelompok rentan lainnya.
- Hentikan pembangunan ekstraktif yang merusak ruang hidup rakyat dan memperparah krisis ekologis.
- Pastikan negara bertanggung jawab atas kekerasan terhadap perempuan, femisida, TPPO, kekerasan seksual, serta pemiskinan struktural yang dialami rakyat.
Aksi Massa Aliansi Perempuan Indonesia
Hari/Tanggal: Kamis, 18 Juni 2026
Waktu: 09.00 WIB
Rute: Dukuh Atas – Istana Negara
Dress Code: Daster
Perlengkapan: Panci dan perlengkapan dapur sebagai simbol semakin sulitnya rakyat memenuhi kebutuhan hidup.
Aksi ini merupakan pernyataan politik bahwa perempuan dan rakyat tidak akan diam ketika negara terus memindahkan beban krisis kepada masyarakat.
Kami tidak mau menanggung krisis. Negara harus bertanggung jawab.
