Perempuan Mahardhika Samarinda Desak Pemerintah Beri Solusi Pasti Bagi Buruh
Perempuan Mahardhika Samarinda memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dengan melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (1/5/2025). Perempuan Mahardhika sendiri memiliki kritikan dan tuntutan sendiri kepada pemerintah.
Koordinator Perempuan Mahardhika Samarinda, Refinaya menyatakan bahwa pemerintah hanya memberikan solusi palsu bagi buruh. Padahal, buruh hingga saat ini tidak pernah menjadi subjek utama dalam penyusunan kebijakan perihal ketenagakerjaan.
“Hari ini solusi-solusi palsu itu selalu disediakan dan dijadikan sebagai suatu pereda sementara kepada kita, pengobat sementara. Padahal, buruh tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan soal ketenagakerjaan oleh pemerintah,”kritiknya.
Seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang bentuk kebijakannya malah lebih berpihak kepada investor dan pemodal.
Ditambahkan oleh Koordinator Komite Basis Jurnalis Perempuan Mahardhika Samarinda Titah, May Day bukan sekadar peringatan tahunan, tapi momentum perlawanan kelas pekerja, termasuk para jurnalis perempuan.
“Di ruang redaksi, kami menghadapi ketidakpastian kerja, kontrak pendek, upah murah, dan bahkan kekerasan seksual yang kerap dibungkam oleh struktur yang maskulin dan otoriter. Sistem kerja fleksibel yang dipaksakan melalui Omnibus Law hanya memperparah eksploitasi kami,”cercanya.
Komite Basis Jurnalis secara tegas menyatakan menolak sistem kerja outsourcing dan kontrak tanpa perlindungan. Selain itu pula, menuntut penghapusan upah murah, pengesahan cuti haid dan maternitas tanpa diskriminasi, serta perlindungan menyeluruh bagi jurnalis dari intimidasi dan kekerasan.
“Hari ini kami berdiri bersama seluruh buruh lintas sektor untuk menolak ketimpangan, menuntut keadilan struktural, dan memastikan bahwa suara perempuan pekerja tidak lagi dibungkam.”
“Kami juga mendesak negara segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, Perlindungan Jurnalis serta mencabut UU TNI yang mengancam kebebasan sipil. Tak ada demokrasi tanpa perlindungan bagi mereka yang bersuara,”tegasnya.
Perempuan Mahardhika Samarinda mengingatkan kembali bahwa May Day bukan hari libur. May Day ini bukanlah momentum di mana pemerintah bisa mengadakan konser maupun sekadar seremoni semata.
May Day itu tidak kondusif, May Day itu adalah perlawanan buruh. Buruh sudah dari beratus-ratus tahun memperjuangkan hak-hak buruh sampai hari ini.
