PRABOWO, SEGERA HENTIKAN KEKERASAN NEGARA! STOP PEMBOROSAN UANG RAKYAT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PARA PEJABAT, AKSI PROTES BUKAN MAKAR DAN TERORISME. HENTIKAN REPRESIFITAS TERHADAP RAKYAT, BERIKAN KEADILAN BAGI KORBAN

RILIS PERS

Pernyataan Sikap Aliansi Perempuan Indonesia (API) Senin, 01 September 2025

Aliansi Perempuan Indonesia (API) adalah ruang konsolidasi politik yang diinisiasi oleh organisasi dan pergerakan perempuan serta beragam kelompok masyarakat sipil seperti jurnalis, penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, Serikat Buruh, kelompok LGBTIQ+, mahasiswa, organisasi HAM dan masyarakat adat. API hadir untuk merespon situasi demokrasi, praktek-praktek militerisme yang semakin menguat dan mengintensifkan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Menyikapi perkembangan situasi aksi demonstrasi dan arahan Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2025 untuk menindak tegas massa aksi yang dicap ‘anarkis’, API melihat bahwa hal ini akan berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih dari aparat POLRI serta TNI. Instruksi dan pelabelan ‘anarkis’ ini menjadi cek kosong yang bisa ditafsir semena-mena untuk membenarkan tindakan represi aparat terhadap rakyat yang menyampaikan pikiran dan pendapatnya, termasuk membungkam tuntutan-tuntutan rakyat.

Padahal fakta di lapangan memperlihatkan bahwa aksi-aksi rakyat berjalan secara damai untuk menyuarakan tuntutan yang sah: menolak pemborosan uang rakyat, menolak fasilitas dan tunjangan mewah DPR, menolak represi negara dan keadilan bagi korban. Solidaritas yang terbangun dari rakyat di berbagai daerah menunjukkan tekanan dan kesulitan yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik Pemerintah yang diperburuk dengan kepongahan sejumlah anggota DPR. Kami mendapati justru aparatlah yang menggunakan kekuatan berlebih dengan menggunakan meriam air (water cannon), gas air mata, kekerasan fisik, dan senjata api terhadap massa aksi yang menyasar massa di antaranya terhadap pelajar, perempuan, serta tim medis. Korban yang jatuh di berbagai kota adalah bukti nyata bahwa yang terjadi adalah kekerasan negara, bukan tindakan anarkis rakyat.

API berpandangan bahwa gelombang kemarahan rakyat ini adalah akumulasi kemuakan atas kebijakan sembrono dan arogansi pejabat negara. Harga kebutuhan pokok naik, pajak semakin mencekik, barisan pengangguran terus meningkat, PHK massal, perampasan tanah adat, anak-anak korban keracunan MBG, korban Kekerasan seksual tidak ditangani karena tak ada anggaran, pengoplosan beras, hingga pemangkasan anggaran layanan dasar menjadi momok yang tiap hari ditelan pahit oleh rakyat. Ketika semua kesengsaraan yang ditimbulkan oleh negara tersebut harus terpaksa ditanggung oleh rakyat, anggota DPR RI dan pejabat negara malah pongah dan nir empati atas kesengsaraan rakyat. Mereka berpesta pora dalam kemewahan, korupsi, mendapatkan jabatan atas koneksi politik, menikmati tunjangan, fasilitas, dan gaji yang melambung tinggi. Tidak hanya itu, DPR dan pemerintah juga memberi penghargaan kepada kerabat serta koleganya, bahkan membiarkan pejabat merangkap kursi komisaris BUMN dengan fasilitas berlimpah.

Bagi API, kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas mobil aparat, tidak dapat dipandang sebagai insiden tunggal. Peristiwa ini adalah bagian dari wajah kekerasan negara yang sistematis; aparat digunakan untuk membungkam suara rakyat dengan impunitas yang terus dibiarkan. Rakyat yang berani menyuarakan pendapat, kekecewaan dan kemarahannya justru dihadapi dengan cara-cara brutal dari aparat negara dan kriminalisasi. Ratusan orang ditangkap sewenang-wenang, dipukuli, dan diperlakukan tidak manusiawi. Gas air mata ditembakkan tanpa pandang bulu, bahkan mengarah ke rumah ibadah dan tim medis yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Pembakaran sejumlah fasilitas umum dan kantor pemerintahan disalahkan kepada rakyat sebagai pelaku utamanya. Padahal, sejumlah informasi menyampaikan bahwa pembakaran dilakukan melalui proses provokasi dari aparat dan massa yang tidak dikenal. Pelanggaran hak informasi dilakukan dengan larangan melakukan siaran langsung dari aplikasi tik tok dan youtube, juga pelarangan televisi dan media untuk meliput dan melaporkan

Semua tindakan represif ini menegaskan bahwa negara lebih memilih jalan kekerasan daripada membuka ruang dialog yang demokratis. Wajah kekerasan negara juga terlihat di banyak daerah: pemindahan tahanan politik Papua ke Makassar, konflik agraria dan sumber daya alam di Rempang, Sulawesi, Maluku Utara, Mandalika, hingga makin luasnya teritorial militer di wilayah sipil. Negara memilih pendekatan kekerasan ketimbang membuka ruang dialog dengan rakyat.

Hal tersebut mencerminkan karakteristik pemerintahan Prabowo yang sangat militeristik, anti perempuan dan kelompok rentan, serta tidak berpihak pada rakyat. Prabowo sebagai penanggung jawab pemerintahan melanggengkan budaya kekerasan dengan menambah batalion, kodam, kodim, dan sebagainya demi membangun benteng pertahanan untuk memberangus perlawanan rakyat yang meminta keadilan serta melancarkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan Prabowo untuk melakukan efisiensi dengan menekan anggaran yang berhubungan dengan layanan kesejahteraan rakyat, namun justru menaikan tunjangan bagi DPR yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saat rakyat protes, Prabowo sibuk membagi-bagi bintang kehormatan termasuk pada mantan narapidana korupsi, amnesti dan abolisi yang serampangan termasuk terhadap terpidana femisida.

API menyayangkan pernyataan Presiden Prabowo yang menyematkan aksi massa dengan label makar dan teroris tanpa bukti nyata sebagai bentuk pengalihan isu, upaya mengadu domba sesama warga negara sekaligus membakukan budaya ketakutan untuk berpendapat. Pelabelan dan tuduhan-tuduhan tidak mendasar terhadap massa aksi justru melemahkan demokrasi dan membuka ruang legitimasi bagi aparat untuk semakin melakukan kekerasan. Menuduh rakyat sebagai perusuh, makar atau teroris adalah strategi klasik untuk mendelegitimasi gerakan sosial dan menutupi kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar warganya.

API menilai kondisi ini adalah krisis politik dan kemanusiaan! Negara yang seharusnya melindungi justru melukai. DPR yang seharusnya mewakili dan menyuarakan kepentingan rakyat justru menjadi bagian dari mesin penindasan. Demokrasi Indonesia semakin tercederai! Hari ini negara tak lagi malu-malu mempertontonkan pembungkaman demokrasi. Represi yang sadis dan brutal dilakukan terang-terangan, menyasar rakyat yang bersuara lantang menolak kebijakan diskriminatif. Negara terus memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak serta berdampak buruk pada kehidupan perempuan, kelompok disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan.

API menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Karenanya penundaan aksi yang sedianya akan dilakukan pada 1 September 2025 bukanlah bentuk kemunduran, melainkan upaya untuk menjaga kemandirian gerakan perempuan dan masyarakat sipil agar tidak dijebak dalam permainan politik elit yang sedang bertarung di atas penderitaan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kami, Aliansi Perempuan Indonesia, menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyampaikan duka mendalam dan solidaritas terhadap korban-korban yang tewas, luka-luka dan kehilangan serta kerusakan barang pribadi
2. Menyampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap paramedis jalanan, pendamping dan para perempuan yang telah mengedepankan nilai kemanusiaan di atas lainnya
3. Menuntut berbagai pihak untuk menghentikan pengkambinghitaman terhadap masyarakat atas terjadinya perusakan fasilitas umum dan pembakaran sejumlah gedung.
4. Menuntut Presiden Prabowo untuk:
   1. Memerintahkan Kapolri untuk menghentikan semua bentuk kekerasan dalam penanganan setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum
   2. Memberhentikan Kapolri dan Kapolda yang gagal menjaga keamanan rakyat dan justru melanggengkan budaya kekerasan.
   3. Membuka ruang demokrasi dan menghentikan kriminalisasi masyarakat sipil.
   4. Mencabut larangan siaran langsung, akhiri pemblokiran komunikasi, dan menjamin independensi media.
   5. Mengurangi anggaran APBN untuk TNI dan POLRI dan mengalihkan untuk program-program layanan dan kesejahteraan rakyat.
   6. Reformasi kepolisian secara menyeluruh.
   7. Menghentikan kebijakan perpajakan yang menekan rakyat kecil. Negara wajib membuka transparansi penggunaan pajak dan memastikan alokasi anggaran berpihak pada kebutuhan rakyat, bukan pada privilese elit.
   8. Menghentikan rangkap jabatan. Akhiri praktik pejabat merangkap kursi komisaris BUMN. Publikasikan secara terbuka gaji dan fasilitas pejabat melalui portal transparansi.
   9. Mencabut seluruh fasilitas mewah dan tunjangan bagi pejabat negara dan pejabat BUMN.
5. Pimpinan DPR RI untuk:
   1. Menghentikan dan mencabut seluruh fasilitas mewah dan tunjangan anggota dan pimpinan DPR RI
   2. Membangun ruang dialog dan partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
6. Mengawasi anggaran dan kinerja Pemerintah dalam menghormati dan memenuhi hak asasi manusia dan berada di sisi rakyat
7. Evaluasi menyeluruh kebijakan pemerintah dan DPR yang tidak berpihak pada rakyat dan justru memperburuk krisis politik, ekonomi, serta kemanusiaan hari ini.
8. Lembaga Nasional HAM (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI dan KND) untuk:
   1. Melakukan pemantauan pelanggaran HAM pada penanganan aksi demonstrasi secara komprehensif dan menyampaikannya kepada publik
   2. Melakukan penyelidikan atas pola kerusuhan dan pembakaran gedung selama aksi berlangsung
   3. Memastikan keluarga korban mendapatkan hak atas keadilan, restitusi, kompensasi dan bantuan
   4. Membuka partisipasi publik dalam pengumpulan dan penelusuran fakta-fakta terkait kekerasan negara dalam penanganan aksi demonstrasi

API menegaskan bahwa perjuangan rakyat tidak boleh dikooptasi elit politik mana pun. Penundaan aksi justru adalah langkah bertanggung jawab untuk melindungi massa dan memastikan gerakan

perempuan tetap independen, berakar pada suara rakyat, dan konsisten memperjuangkan demokrasi.

Kami mengajak seluruh masyarakat sipil untuk tetap solid, memperkuat jejaring solidaritas, serta bersama-sama menolak militerisme, represi, dan pemborosan uang rakyat.

Bersama Aliansi Perempuan Indonesia :

Perhimpunan Jiwa Sehat | Perempuan Mahardhika | Konde.co | Marsinah.id | Koalisi Perempuan Indonesia | Jala PRT | YLBHI | LBH Jakarta | Emancipate Indonesia | Arus Pelangi | YAPPIKA I FAMM Indonesia | Kelas Muda | RAHIMA| JASS | Asosiasi LBH Apik Indonesia | LBH APIK Semarang | LBH APIK Jakarta | SINDIKASI | Women’s March Jakarta 2025 |The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) |FSBPI | Serikat Pekerja Kampus | HWDI | Kalyanamitra | Komunal Bawah Tanah | Warga Kampung Susun Bayam | Jaringan Buruh Migran | FPPI | Solidaritas Pemoeda rawamangun | Komunal Bawah Tanah | Forum Pengada Layanan | ICJR | Ikatan Pemuda Tionghoa Banten | INFID |LBH Masyarakat | OPSI | Pamflet Generasi | | WMW Indonesia | KIARA – PPNI

|Solidaritas Perempuan | Kolektif Semai | Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta | INSTITUT KAPAL Perempuan | Perkumpulan Samsara | West Papua Feminist Forum | Migrant CARE | Yayasan IPAS Indonesia | Perempuan Mahardhika Palu | Yayasan Kesehatan Perempuan | Aneta Papua | Perempuan Mahardhika Mnukwar | Federasi Serikat Buruh Bersatu (FSBB) KASBI | Aliansi Mahasiswa Papua | Federasi Serikat PEKKA | CATWAP Indonesia | Jaringan Buruh Migran | Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) | Rumah Pengetahuan Amartya | WCC Puantara | Feminis Themis | Proklamasi Anak Indonesia |Institut Sarinah | Cakra Wikara Indonesia | Jaringan Buruh Migran | Warga Humanis | Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat | PHD PEREMPUAN AMAN LouBawe | Aliansi Perempuan Bangkit | Transparansi Internasional Indonesia | Artsforwomen Indonesia | Betina issue (Sulawesi Utara) | CATWAP Indonesia | Gema Alam NTB | Girl, No Abuse – Makassar | Jaringan Akademisi GERAK Perempuan | Kaoem Telapak | Kartini Manakarra | Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) | Komunitas Empu Fesyen Berkelanjutan | Komunitas Feminis Gaia, Yogyakarta | Konsorsium PERMAMPU – Sumatera | LBH Kalbar | Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM NTB) | Muslimah Reformis, Tangsel | Peace Women Across the Globe network | Perempuan Melawan (Aliansi Tolak Reklamasi Manado Utara) | Perempuan Solipetra (Petani Penggarap Kalasey Dua) Sulawesi Utara | Perkumpulan DAMAR Perempuan Lampung | Perkumpulan Gemawan | Perkumpulan Kecapi Batara Indonesia | Perkumpulan Sawit Watch | Rifka Annisa WCC Yogyakarta | Save All Women and Girls (SAWG) | Second Chance | Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan (SBIPT) | Serikat Buruh Migran Indonesia

| Suara Ibu Indonesia | Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) Indonesia | Yayasan Gemilang Sehat Indonesia | Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia | Yayasan Penabulu

|Yayasan Srikandi Sejati (YSS) | Y2F Media | Sekolah Gender

Narahubung:

Marsinah Dhede 082226647301 | Siti Aminah 081908174177 | Mutiara Ika 082213587565 | Riska Carolina 081330090410