Kehamilan dan persalinan seharusnya menjadi peristiwa kehidupan, bukan pengalaman penuh risiko. Namun, di Tanah Papua, tubuh ibu dan anak terlalu sering direduksi menjadi angka kematian yang tak pernah benar-benar dibaca sebagai kegagalan keadilan.
Angka kematian ibu dan bayi di Tanah Papua jauh melebihi rata-rata nasional. Sensus Penduduk 2020 menunjukkan angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Papua sebesar 565 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun AKI di Provinsi Papua Barat sebesar 343 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi (AKB) di kedua provinsi ini juga tergolong tinggi. AKB di Papua tercatat sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup, sementara Papua Barat mencatatkan 27 per 1.000 kelahiran hidup. Sebagai perbandingan, AKB rata-rata nasional hanya 19 per 1.000 kelahiran hidup.
Tingginya angka kematian ibu dan bayi tersebut menunjukkan belum optimalnya pembangunan layanan kesehatan serta pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Papua. Setidaknya terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebabnya. Pertama, pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan belum optimal dalam merumuskan kebijakan dan program kesehatan, membangun infrastruktur, mendistribusikan tenaga medis, serta menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang memadai di Papua. Kedua, kondisi sosial, budaya, dan ekonomi orang asli Papua (OAP) sebagai pengguna layanan kesehatan turut memengaruhi sulitnya pemanfaatan akses fasilitas kesehatan yang tersedia.
Permasalahan kesehatan di Papua semakin kompleks akibat penyebaran penduduk yang tidak merata serta keterbatasan akses informasi masyarakat. Perbedaan pemahaman mengenai literasi kesehatan antara petugas medis dan OAP sering kali menghambat efektivitas pelayanan. Tantangan lainnya adalah wilayah Papua yang luas dan sulit dijangkau, sehingga biaya operasional pelayanan kesehatan menjadi sangat mahal. Meski berbagai persoalan ini telah lama diidentifikasi, hingga kini OAP masih menghadapi kendala yang sama. Akibatnya, pembangunan kesehatan di Papua terus tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Riset-riset, yang berfokus di Papua Barat, mencoba menggali lebih jauh akar permasalahan ini.
Akses pelayanan kesehatan yang terbatas
Penelitian pada tahun 2019 menemukan bahwa keterbatasan akses layanan kesehatan menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi di Papua Barat. Untuk menekan kesenjangan fasilitas pelayanan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di wilayah Papua dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dan dana dekonsentrasi. Dana otonomi khusus yang digelontorkan untuk Papua mencapai triliunan rupiah dan diharapkan mampu mengatasi ketertinggalan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Namun, kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Puskesmas di Papua sering kali dibangun di lokasi yang jauh dari permukiman penduduk karena membutuhkan lahan yang luas. Pembangunan tersebut tidak disertai dengan penyediaan akses jalan dan transportasi umum, sehingga menyulitkan OAP untuk memanfaatkan layanan kesehatan. Selain itu, banyak puskesmas belum dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi. Tidak sedikit pula puskesmas yang hanya dilayani oleh bidan dan perawat, seperti di Sorong dan Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Padahal, peraturan pemerintah mewajibkan puskesmas memiliki dokter, bidan, perawat, serta tenaga kesehatan lain seperti ahli gizi dan tenaga farmasi.
Di daerah terpencil, ancaman keamanan membuat petugas kesehatan merasa tidak nyaman bekerja dan enggan ditempatkan di wilayah tersebut. Minimnya infrastruktur dan tenaga kesehatan ini berdampak langsung pada kualitas layanan, yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi di Papua.
Ketimpangan gender dan tradisi yang pelik
Di Papua Barat, faktor sosial dan budaya sangat memengaruhi perilaku kesehatan ibu dan anak orang asli Papua. Salah satu penyebab utama kematian ibu dan anak di kawasan ini adalah ketimpangan gender.
Peran dominan laki-laki membuat banyak perempuan di Papua tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan keluarga. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan perempuan dan anak-anak mereka.
Berikut persoalan yang dihadapi perempuan OAP di Papua Barat berdasarkan fase hidupnya:
1. Masa remaja
Pernikahan dini dan seks sebelum menikah menjadi isu besar di wilayah Papua. Di beberapa daerah, anak-anak usia 10–16 tahun sudah menikah. Kehamilan pada usia yang terlalu muda berisiko tinggi bagi keselamatan ibu dan bayi, terutama karena perempuan belum siap secara fisik dan mental. Selain itu, banyak pasangan muda yang telah berhubungan seksual kesulitan menikah karena terhalang tradisi mas kawin yang mahal. Akibatnya, banyak perempuan muda di Papua Barat berstatus sebagai orang tua tunggal. Keterbatasan ekonomi dan minimnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan selama kehamilan membuat mereka semakin kesulitan mengakses layanan kesehatan.
2. Masa kehamilan
Kehamilan dianggap sebagai proses alami dalam siklus kehidupan orang asli Papua sehingga dinilai tidak membutuhkan perhatian khusus. Banyak perempuan hamil di Papua Barat tetap melakukan pekerjaan berat, seperti bekerja di ladang, bahkan hingga usia kehamilan tua. Mereka percaya bahwa kerja keras selama hamil dapat mempermudah proses persalinan. Dalam sistem rumah tangga, peran perempuan OAP sebagai tenaga kerja juga sangat penting, mulai dari berkebun, beternak babi, hingga mengolah sagu untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Namun, kondisi ini justru sering membuat mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan. Jam kerja yang berlangsung dari pagi hingga sore kerap berbenturan dengan jadwal pemeriksaan kehamilan, sehingga banyak perempuan Papua melewatkan pemeriksaan rutin di puskesmas. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kesehatan ibu dan janin.
3. Masa persalinan
Dalam tradisi masyarakat Papua Barat, perempuan yang menjalani persalinan hingga masa nifas dianggap berada dalam keadaan kotor, sehingga harus dipisahkan dari rumah utama dan ditempatkan di pondok pengasingan. Selain itu, masih banyak OAP yang lebih mempercayai dukun, yang biasanya merupakan kerabat dekat, untuk membantu proses persalinan. Keyakinan ini didasari pandangan turun-temurun bahwa area tubuh yang sangat pribadi, seperti paha, tidak boleh diperlihatkan kepada orang asing, termasuk tenaga kesehatan.
Masyarakat setempat juga meyakini bahwa setiap anak memiliki waktu kelahiran yang unik, sehingga siapa pun dapat menolong persalinan, tidak harus tenaga kesehatan. Fatalisme keyakinan bahwa segala sesuatu adalah kehendak Tuhan tanpa upaya untuk melakukan yang terbaik, membuat kematian ibu dan bayi kerap diterima begitu saja.
4. Setelah melahirkan
Banyak masyarakat Papua Barat meyakini bahwa bayi tidak boleh keluar rumah sebelum berusia dua bulan karena dianggap masih “bau amis” dan rentan terhadap gangguan makhluk halus. Kepercayaan ini sering menghalangi pemeriksaan neonatal yang penting untuk mendeteksi kemungkinan kelainan pada bayi baru lahir. Selain itu, terdapat praktik pemberian makanan terlalu dini, seperti pisang dan bubur nasi, kepada bayi baru lahir. Praktik ini tanpa disadari mengganggu tumbuh kembang bayi secara optimal.
Padahal, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), bayi hingga usia enam bulan seharusnya hanya diberikan air susu ibu (ASI) secara eksklusif. Terdapat pula pantangan makan bagi ibu menyusui yang dapat berdampak serius pada pemenuhan gizi ibu dan bayi. Berbagai pantangan tersebut, meskipun merupakan bagian dari tradisi, sering kali menghambat pemenuhan nutrisi pada masa krusial perkembangan anak.
Jalan menuju perubahan
Permasalahan kesehatan ibu dan anak di Papua sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui pelayanan kesehatan berkesinambungan pada setiap siklus hidup perempuan, dari hulu ke hilir (continuum of care). Di tingkat hulu, program promotif dan preventif harus diterapkan untuk mengatasi persoalan kesehatan yang berkaitan dengan adat, kepercayaan, gender, dan sistem sosial masyarakat. Pendekatan ini perlu memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat, termasuk memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan mereka.
Upaya ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga organisasi profesi. Tokoh masyarakat, baik formal, adat, maupun agama, juga perlu dilibatkan. Di tingkat hilir, pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur kesehatan dan peningkatan kualitas layanan klinis. Tidak boleh lagi ada cerita OAP yang kesulitan mengakses layanan kesehatan di tanahnya sendiri. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, diharapkan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Papua dapat menjadi lebih optimal dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
