Kerja Perempuan Archives - Page 5 of 6 - Perempuan Mahardhika
Lapak Baca untuk Ana Fina Sua
Budaya lisan di daerah kami—Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara—sudah sangat mengakar. Orang bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bertukar ...
PT. Inti Prima Rasa (Pemasok Roti Starbucks) Tidak Penuhi Hak-hak Buruh
Inti Prima Rasa sendiri telah berdiri sejak tahun 1996 dan kini memiliki 150 klien yang ada di 16 provinsi di Indonesia dengan total buruh (sebagian adalah buruh kontrak) sebanyak 700 orang. Sistem kontrak yang dijalankan oleh perusahaan juga bermasalah.
Curi Start Omnibus Cipta Kerja untuk Kepentingan Pengusaha
PT Masterindo Jaya Abadi (MJA) yang berlokasi di Bandung, tepatnya di Jalan Soekarno Hatta nomor 24, melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ...
Kepala Daerah Berlomba Menerapkan Upah Murah Buruh Kembali Dikorbankan
Banyaknya perusahaan yang memindahkan pabriknya ke daerah dengan upah lebih rendah dan medatangkan investasi yang besar ke daerah adalah salah satu alasan Kepala Daerah “berjualan” upah murah.
Kekerasan Seksual di Dunia Kerja, Tidak Sebatas Tempat Kerja
Kerja layak yang bebas dari kekerasan tentunya akan mempengaruhi akses kerja bagi perempuan, oleh karena itu penting sekali bagi negara-negara ikut meratitifkasinya agar bisa mengambil Langkah-langkah untuk mengadopsi hukum dan regulasi dalam menghapus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja termasuk kekerasan berbasis gender.
Undang Undang Cipta Kerja Merampas Kerja Masyarakat Adat
Selain itu, RUU Masyarakat Adat juga memberikan perlindungan terhadap perempuan dari eksploitasi seksual. Pada kenyataannya prostitusi masuk ketika industri besar masuk ke dalam wilayah adat.
Pekerja versus UU Cipta Kerja
Hal ini merupakan tindakan represif yang tersistematis dan telah diperhitungkan oleh perusahaan dan negara. Oleh karena itu adanya UUCK makan akan membuat represi dan ruang demokrasi makin sempit. UUCK hanya akan menguatkan sistem oligarki yang ada serta berpotensi mengkriminalisasi buruh sehingga ia kehilangan sumber penghidupannya.
Membedah UU Cipta Kerja Melalui Instrumen Politik Hukum
Metode Omnibus Law sebagai jalan pintas tidak akan menyelesaikan masalah pengangguran di tengah pandemi. Sedangkan akar masalah dari kesulitan perizinan dan aturan yang tumpang tindih di Indonesia ada pada korupsi (13.8%) dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien (11.1%) (berdasarkan studi Global Competitiveness Report 2017-2018).
Mendorong Terciptanya Kondisi Kerja Sehat Bagi PRT
Lita Anggraini, koordinator Nasional JALA PRT menyebutkan bahwa dalam RUU PRT, PRT akan mendapatkan jaminan kesehatan. "Siapapun yang berprofesi sebagai PRT sudah seharusnya menjadi penerima bantuan iuran."










