» Demokrasi

wave
Kontradiksi Hukum Aborsi di Indonesia

Kerangka hukum dan peraturan yang ada, merupakan hasil dari kampanye politik yang gencar mengadu norma agama dan moral dengan hak asasi manusia untuk mengatur akses ke kontrasepsi diperkuat oleh.

Sudah Tidak ada alasan Tidak Mengesahkan RUU PPRT

“PRT dibutuhkan tapi situasinya tidak dilindungi, sehingga sering mengalami kekerasan, pelecehan, penyiksaan dan eksploitasi” Ujar Oom dalam Konferensi Pers yang ...

Malam Kesetaraan: Demokrasi Timpang, Represi Terus Berjalan, Hak Perempuan diabaikan

Di penghujung 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang juga merupakan hari HAM Internasional, Perempuan Mahardhika, Lingkar Studi Feminis Tangerang ...

Queering the Law, Upaya Menginklusikan Sistem Hukum untuk Memutus Rantai Kekerasan

Rantai kekerasan ini juga tak akan putus selama hukum yang ada hari ini tidak memiliki perspektif keadilan. Berbicara mengenai ilmu hukum yang ada di Indonesia, Agustine menuturkan bahwa hukum serta aparat penegak hukum termasuk jaksa yang ada di Indonesia ini bersifat positivistik sehingga sangat kaku dan tidak kontekstual.

Kekerasan Terhadap Perempuan Pejuang Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Negara

Relasi perempuan dengan alam dianggap sebagai ancaman negara untuk meraup keuntungan bagi para pemilik modal sebesar-besarnya tanpa memerhatikan dampaknya kepada masyarakat adat yang sudah lama bermukim di daerah tersebut.

Rilis Aksi Bersama 16 HAKTP 2020

Bertepatan dengan pembukaan momentum 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, saat ini adalah masa-masa penentuan Prolegnas Prioritas 2021.

Perempuan Menuntut Hak Aborsi Aman

Aborsi merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh perempuan, dan perempuan akan terus melakukannya dengan alasan apapun. Perempuan yang melakukan aborsi tak melulu berkaitan dengan Kesehatan janin.

Upah: Sudahkah Memenuhi Standar Kebutuhan Hidup Layak?

Ditengah sistem politik upah murah yang merugikan buruh, pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, maka solidaritas perlawanan harus dilakukan bersama-sama dengan berorganisasi dan berserikat sebagai kunci untuk memerjuangkan keadilan.

Undang Undang Cipta Kerja Merampas Kerja Masyarakat Adat

Selain itu, RUU Masyarakat Adat juga memberikan perlindungan terhadap perempuan dari eksploitasi seksual. Pada kenyataannya prostitusi masuk ketika industri besar masuk ke dalam wilayah adat.

Pekerja versus UU Cipta Kerja

Hal ini merupakan tindakan represif yang tersistematis dan telah diperhitungkan oleh perusahaan dan negara. Oleh karena itu adanya UUCK makan akan membuat represi dan ruang demokrasi makin sempit. UUCK hanya akan menguatkan sistem oligarki yang ada serta berpotensi mengkriminalisasi buruh sehingga ia kehilangan sumber penghidupannya.