Demokrasi Archives - Page 4 of 5 - Perempuan Mahardhika
Rilis Aksi Bersama 16 HAKTP 2020
Bertepatan dengan pembukaan momentum 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, saat ini adalah masa-masa penentuan Prolegnas Prioritas 2021.
Upah: Sudahkah Memenuhi Standar Kebutuhan Hidup Layak?
Ditengah sistem politik upah murah yang merugikan buruh, pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, maka solidaritas perlawanan harus dilakukan bersama-sama dengan berorganisasi dan berserikat sebagai kunci untuk memerjuangkan keadilan.
Undang Undang Cipta Kerja Merampas Kerja Masyarakat Adat
Selain itu, RUU Masyarakat Adat juga memberikan perlindungan terhadap perempuan dari eksploitasi seksual. Pada kenyataannya prostitusi masuk ketika industri besar masuk ke dalam wilayah adat.
Pekerja versus UU Cipta Kerja
Hal ini merupakan tindakan represif yang tersistematis dan telah diperhitungkan oleh perusahaan dan negara. Oleh karena itu adanya UUCK makan akan membuat represi dan ruang demokrasi makin sempit. UUCK hanya akan menguatkan sistem oligarki yang ada serta berpotensi mengkriminalisasi buruh sehingga ia kehilangan sumber penghidupannya.
Membedah UU Cipta Kerja Melalui Instrumen Politik Hukum
Metode Omnibus Law sebagai jalan pintas tidak akan menyelesaikan masalah pengangguran di tengah pandemi. Sedangkan akar masalah dari kesulitan perizinan dan aturan yang tumpang tindih di Indonesia ada pada korupsi (13.8%) dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien (11.1%) (berdasarkan studi Global Competitiveness Report 2017-2018).
Kekerasan Aparat Kepolisian Mewarnai Aksi Tolak Omnibus Law di Semarang
Berdasarkan keterangan Press Release dari LBH Semarang, hal tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan saksi dan tersangka berhak didampingi oleh kuasa hukum dalam proses pemeriksaan. Selain itu, pihak kepolisian juga belum memiliki swab test para korban sehingga berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Paduan Suara Dialita: Musik untuk Pemulihan dan Merawat Harapan
Anggota Dialita yang bernama Utati dan Muji dibantu Sudiyami kemudian mengumpulkan lagu-lagu yang diciptakan selama para tahanan politik berada di tahanan. Mereka berharap dengan dikumpulkannya lagu-lagu tersebut, anak-anak muda di masa depan dapat belajar dari sejarah kelam bangsa Indonesia, yang hingga hari ini tidak mendapatkan pengakuan dari negaranya sendiri.
Lompatan Besar Pemerintah Untuk Atasi Krisis Tidak Memprioritaskan Agenda Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
Sikap Perempuan Mahardhika Memperingati 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia Angka kekerasan terhadap perempuan tidak pernah surut. Bahkan di tengah pandemi Covid ...
Surat Terbuka untuk Jokowi dan Puan Maharani
Yth, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Puan Maharani Di Tempat Bapak Jokowi dan ...