Sikap Perempuan Mahardhika Memperingati 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia
Angka kekerasan terhadap perempuan tidak pernah surut. Bahkan di tengah pandemi Covid 19, kekerasan terhadap perempuan terus terjadi seiring dengan kebijakan baru yang mengharuskan masyarakat bekerja dari rumah dan melakukan pembatasan jarak fisik dan sosial.
Walaupun kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sudah mencapai level darurat dilihat dari kuantitas dan kesulitan korban untuk mendapatkan keadilan, perhatian pemerintah dalam mewujudkan sistem pencegahan dan perlindungan yang komprehensif masih minim.
Melalui Pidato Kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2020 di Kompleks DPR RI, terlihat bahwa fokus pemerintah saat ini adalah bersiap menghadapi potensi krisis ekonomi global. Tidak tanggung-tanggung Presiden Jokowi bahkan menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah dan lompatan besar untuk membajak momentum krisis tersebut[1].
Oleh karena itu, ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko, harus kita sudahi[2].
Lompatan besar yang dimaksud adalah penciptaan ekosistem nasional yang kondusif melalui fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana agar mampu mengundang investasi berkualitas sehingga memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar[3].
Walaupun sekilas pemerintah nampak sebagai penyelamat untuk para pekerja yang saat ini di-PHK atau yang sedang terancam PHK, namun semangat fleksibilitas di atas sebenarnya adalah pengulangan dari sebuah sistem yang menghendaki tenaga kerja terjebak dalam situasi tanpa jaminan pekerjaan dan penyempitan ruang demokrasi untuk berserikat.
Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden semakin jelas memperlihatkan bahwa agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan jauh dari prioritas. Bukan hanya karena tidak ada satu kata pun yang menyinggung tentang perempuan dan puluhan ribu kasus kekerasan yang sudah terlaporkan, namun juga karena ekosistem nasional dengan semangat fleksibilitas akan menghapus jaminan perlindungan yang dibutuhkan oleh perempuan untuk bebas dari belenggu kekerasan.
Untuk bebas dari belenggu kekerasan, perempuan membutuhkan pengakuan terhadap nilai kerja perawatan, pekerjaan rumah tangga atau domestik yang saat ini belum dianggap sebagai kerja. Perempuan membutuhkan jaminan perlindungan dari ketimpangan relasi kuasa dalam sistem kerja yang seringkali membuat tubuhnya menjadi sasaran kekerasan,
Agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan menginginkan setiap perempuan dan gender lainnya bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang selama ini menjadi penghambat untuk terlibat penuh dalam partisipasi politik dan partisipasi kerja.
Ekosistem nasional dengan semangat fleksibilitas menghendaki ketersediaan buruh murah tanpa kuasa atas pekerjaan dan juga berkepentingan untuk melanggengkan ketertundukan perempuan dalam ruang domestik sehingga beban kerja perawatan dan reproduksi tenaga kerja tidak menjadi tanggungan sistem tersebut.
Melihat situasi di atas maka Perempuan Mahardhika bersikap bahwa agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan harus menjadi prioritas. Kesejahteraan dan keselamatan perempuan serta gender lainnya harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan yang dirancang oleh pemerintah.
Mari bangun persatuan pergerakan perempuan untuk mewujudkan kemerdekaan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.
Mari rebut kembali kemerdekaan kita!
Jakarta, 18 Agustus 2020
Komite Nasional Perempuan Mahardhika
Mutiara Ika Pratiwi
Sekretaris Nasional
[1] Diambil dari https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/14/we-must-take-a-big-leap-jokowi-seeks-major-transformation-out-of-crisis.html dan diakses pada 17 Agustus 2020.
[2] Diambil dari https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-kenegaraan-presiden-jokowi-2020 dan diakses pada 17 Agustus 2020.
[3] Ibid.
