Krisis Pandemi dan Resesi Global
Belum pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19, di tahun 2023 ini, krisis diprediksi akan terus meluas, menyusul perang Rusia – Ukraina dan kebijakan pencabutan kebijakan pembatasan ruang gerak di China akibat pandemi. IMF (The International Monetary Fund) pada bulan Oktober 2021 lalu, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan jatuh hingga 2,7% di tahun 2023. Banyak negeri Eropa sudah berada di ambang resesi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk meredam inflasi, akibatnya belanja konsumen kian lemah dan pengangguran semakin meluas.
Inggris misalnya, dalam kurun waktu 41 tahun, inflasi melonjak hingga 11,1% pada Oktober 2022, yang dipicu oleh kenaikan biaya energi yang kian tinggi dan harga pangan yang tembus sampai 16,4%. Sementara, Jim O Neil, ekonom Inggris, menyebut kebijakan Zero Covid-19 China bisa berdampak pada kondisi kesehatan yang buruk, membahayakan pemulihan ekonomi dan penurunan saham China. Hingga detik ini, berbagai negara sudah menerapkan kebijakan pembatasan penerbangan bagi warga China ke negeri mereka. Di sisi lain, ketegangan antara China dan Taiwan turut memperburuk situasi krisis.
Semua fenomena itu setidaknya berpengaruh pada rantai pasok global dan kenaikan harga minyak maupun kebutuhan pokok. Mengingat, Rusia dan Ukraina adalah pemasok minyak dunia dan gandum yang berdampak pada krisis pangan, minyak dan energi di negeri Eropa dan Amerika Serikat. Sementara, situasi ekonomi China akibat pencabutan kebijakan pengetatan akibat pandemi Covid-19 dan konflik dengan Taiwan turut berpengaruh pada ekonomi global, terutama negeri – negeri tetangga di tingkat Asia. Namun, berdasarkan proyeksi IMF, pertumbuhan ekonomi China di tahun 2023 akan naik 4%, angka ini jauh lebih baik dari pertumbuhan ekonomi di AS yang diprediksi menurun menjadi 1% dan Eropa yang hanya 0,5%. Kegagalan negara kapitalis dunia mengatasi krisis 2007 – 2009, menyebabkan krisis setelahnya, yaitu pandemi Covid-19 dan krisis 2023 yang diprediksi bakal berdampak lebih luas.
Demi mengatasi krisis, negeri – negeri kaya pada akhirnya akan memperdalam eksploitasi di negeri – negeri miskin atau negeri berkembang melalui politik utang, perjanjian perdagangan bebas, pembukaan pintu investasi melalui intervensi kebijakan ekonomi, lewat lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Menurut Anat Ruth Admati, seorang ekonom perempuan dan Profesor Keuangan dan Ekonomi di Stanford Graduate School of Business, sejak tahun 2000, negara-negara termiskin di dunia telah membelanjakan sebagian besar pendapatan ekspor mereka untuk pembayaran layanan utang ke negara-negara kaya, dan risiko terkait utang juga meningkat di ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah. Bank sentral secara rutin melakukan intervensi untuk menenangkan pasar yang bergejolak, seperti yang dilakukan Bank of England baru-baru ini untuk menopang pasar obligasi pemerintah (gilt) dan melindungi dana pensiun.
Ketimpangan ekonomi antara negeri kaya dan miskin atau berkembang menjadi semakin tajam. Negeri miskin dipaksa menghadapi tekanan krisis yang berdampak pada kenaikan harga komoditi dan pangan, perubahan iklim hingga utang luar negeri. Pada akhirnya, rakyat negeri miskin harus menurunkan standar hidupnya hingga di tingkat dasar. Bahkan, sebelum krisis pandemi Covid-19, rakyat negeri miskin secara bertubi terus menanggung dampak krisis yang ditimbulkan kapitalisme global.
Meski beberapa ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi negeri Asia akan lebih baik dibanding AS dan negeri Eropa, namun bagi rakyat miskin di negara miskin dan berkembang, nuansa krisis masih lebih dalam terasa, terutama sejak pandemi Covid-19, dimana kelas pekerja dipaksa menanggung pemotongan upah, eksploitasi jam kerja melalui rekayasa jam kerja dan sistem kerja yang kian fleksibel, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup.
Krisis Memiskinkan Perempuan Lebih Dalam
Dalam struktur sosial masyarakat patriarkal hetero – normatif, perempuan diletakkan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Perempuan menjadi kelompok yang lebih terdampak. PBB, misalnya, melaporkan di awal krisis pandemi Covid-19, lelaki lebih cepat kehilangan pekerjaan namun kemudian lebih cepat pulih, sementara angka rata – rata perempuan kehilangan pekerjaan melesat dengan cepat.
Tercatat, angka pengangguran perempuan di tingkat global mencapai 7,4%. Angka ini lebih tinggi dari angka pengangguran lelaki yang mencapai 7%. Kemungkinan besar, angka di lapangan jauh lebih besar, mengingat banyak perempuan bekerja di pekerjaan diinformalkan, sehingga seringkali tidak diakui sebagai pekerja, seperti pekerjaan ‘care work’ (kerja rumah tangga), PRT (Pekerja Rumah Tangga), pekerja seks, hingga pekerja rumahan.
Di sisi lain, perempuan di negara miskin dan berkembang menjadi kelompok paling rentan. Mereka semakin dijauhkan dari akses alat produksi dan sumber daya lainnya. Dampaknya, mereka setiap saat terancam kehilangan pekerjaan, terjebak dalam kerja tidak berbayar, jam kerja panjang dan diletakkan sebagai penanggung jawab utama kerja reproduksi sosial atau pemeliharaan tenaga kerja baru seperti perawatan anak, pemenuhan kebutuhan dasar (pangan dan kesehatan) anggota keluarga.
Akibatnya, meski perempuan dan lelaki sama – sama mengalami krisis, perempuan menanggung krisis jauh lebih berlipat dibanding lelaki. Semua itu berlangsung seiring dengan ketiadaan perlindungan sosial dari negara. Dengan kata lain, pemerintah di negara berkembang dan miskin cenderung melepaskan tanggung jawab untuk memberi perlindungan sosial bagi warganya.
Dalam sejarahnya, setiap terjadi krisis, alih – alih memberi perlindungan sosial bagi warganya, kebijakan ekonomi, baik negeri maju maupun negeri berkembang/ miskin, lebih banyak memberi keringanan bagi korporasi atau orang kaya, seperti kebijakan bailout yang menggunakan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan publik, hingga pemangkasan subsidi sosial. Setidaknya, kebijakan tersebut kerap menjadi ramuan mujarab kapitalisme setiap berhadapan dengan krisis, seperti krisis pada tahun 2008 yang hingga kini masih terasa dan diperparah dengan krisis pandemi Covid-19 dan ancaman resesi global 2023.
Jalan keluar krisis yang selama ini diterapkan negeri kapitalistik, justru semakin memiskinkan rakyat kecil, terutama perempuan. Pemotongan subsidi kesehatan misalnya, berpotensi meningkatkan beban perempuan yang menanggung beban kerja perawatan anak dan anggota keluarga. Khususnya bagi ODHIV (Orang dengan HIV/AIDS), pemangkasan subsidi kesehatan berdampak lebih luas karena mereka sangat bergantung pada layanan kesehatan yang terjangkau.
Apabila akses obat ARV tidak terjangkau, bisa dipastikan kualitas hidupnya akan menurun drastis dan terancam kehilangan nyawa. Bagi perempuan ODHIV, ancaman kesehatan itu tidak menghentikan beban kerja perawatan anggota keluarga yang diembannya dan justru terancam kehilangan pekerjaan akibat stigma yang masih melekat, serta dianggap tidak produktif. Kebijakan pemangkasan subsidi kesehatan bagi ODHIV pernah digelontorkan oleh pemerintah Afrika Selatan saat menghadapi krisis 2008 sebagai bagian perjanjian utang luar negeri dengan IMF.
Dari sekian krisis dan jalan keluarnya selama ini, yang mengkhawatirkan adalah ketiadaan suara perempuan untuk turut ambil bagian dalam merumuskan jalan keluar. Sementara, jalan keluar krisis yang kerap kali menjadi ramuan mujarab negeri kapitalistik, tidak pernah berbasiskan pada hak perempuan. Semua pertimbangan dari jalan keluar krisis, tak lain merupakan jalan keluar dengan pertimbangan bisnis.
Akibatnya, perempuan lebih sukar keluar dari lingkar kekerasan di tengah keterbatasan akses ekonomi, ketiadaan perlindungan sosial, dan terpeliharanya budaya patriarkal. Mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia seiring dengan krisis yang menimbulkan kenaikan harga dan meluasnya angka pengangguran.
Demi bertahan hidup, kaum perempuan menjadi lapisan pertama yang terseret dalam lingkar kekerasan. Sementara, krisis ekonomi yang kian dalam akan memperbanyak peluang ‘bisnis underground‘ demi menghindari Undang – Undang Perlindungan Pekerja, pembayaran pajak dan tentu saja pelaku bisnis ini akan berupaya menghindari mempekerjakan buruh yang berserikat dan lebih memilih buruh murah, yaitu perempuan dan anak dalam rantai pasok global mereka. Dengan kata lain, negara secara sadar memilih jalan keluar yang melanggar hak dasar manusia, terutama kelompok rentan.
Jalan Keluar Krisis Berbasis Hak Perempuan
Jalan keluar krisis yang selama ini diterapkan oleh negeri – negeri kapitalistik adalah jalan keluar yang lebih mengutamakan kepentingan bisnis dibandingkan kepentingan perempuan. Ketiadaan analisa gender dan kelas sebagai jalan keluar krisis berdampak pada pemiskinan perempuan yang kian akut. Alhasil, perempuan menjadi kelompok paling rentan terdampak dan semakin sulit dari jerat lingkaran kekerasan yang kompleks.
Karenanya, menjadi penting menghadirkan partisipasi perempuan akar rumput dalam penentuan kebijakan sebagai jalan keluar krisis. Memberdayakan perempuan dalam skema solusi krisis menjadi penting dan memberi pengakuan kepada perempuan sebagai kekuatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dengan menghadirkan suara perempuan akar rumput, penyelesaian krisis lebih berbasiskan pada hak dan kebutuhan mendasar perempuan.
Misalkan, dengan meningkatkan pajak orang kaya dan mengkonsentrasikan anggaran untuk kepentingan publik, alih – alih menggunakannya untuk ballout yang diperuntukkan bagi keselamatan kekayaan para konglomerat. Selain itu, penting menginvestasikan anggaran publik untuk menyediakan fasilitas pengasuhan anak atau daycare, yang menjamin kesejahteraan sosial anak – anak yang di masa mendatang menjadi tenaga produktif kemajuan peradaban.
Ilusi bahwa ‘trickle down effect’ akan mengangkat rakyat dari jurang kemiskinan, terbukti tidak membawa hasil. Menunggu aliran kemakmuran orang kaya ke kalangan rakyat bawah, sama halnya dengan menunggu Godot yang tidak kunjung datang. Bukan, aliran kekayaan yang mengalir, sebaliknya tenaga makin diperas dan standar kehidupan makin terdesak hingga level terendah hanya demi bertahan hidup. Artinya, kualitas hidup terus digiring ke level paling dasar. Akibatnya, tenaga produktif manusia semakin hancur dan perempuan menjadi kaum yang menanggung krisis paling banyak.
Perspektif gender dalam merumuskan jalan keluar dari krisis, membuat dunia semakin sanggup melihat kebutuhan dasar perempuan, yang sekaligus menjadi jaminan keberlangsungan peradaban manusia. Misalkan dengan memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan yang ditopang oleh kebijakan negara. Demikian halnya dengan jaminan pendidikan bagi semua warga tanpa diskriminasi diabdikan sepenuhnya bagi kemajuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kesetaraan seluruh warga tanpa sekat diskriminasi.
Dengan kata lain, kebijakan jalan keluar krisis sudah semestinya berwatak inklusif atau interseksional serta mengakui hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Tentu saja, solusi krisis ini harus disertai dengan penghentian perang antara Rusia – Ukraina, potensi perang lainnya dan mempertahankan ruang demokrasi yang tersedia agar tetap tersedia ruang bagi konsolidasi kekuatan perempuan dan rakyat dalam mendesakkan jalan keluar alternatif dari krisis.
Referensi
https://www.project-syndicate.org/onpoint/will-2023-be-a-year-of-economic-crisis
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2022/12/29/business/global-economy-2023-recession/index.html
Global recession in 2023 won’t have a direct impact on Indonesia
https://www.economist.com/the-world-ahead/2022/11/18/why-a-global-recession-is-inevitable-in-2023
