Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Indonesia: KRIMINALISASI AKTIVIS MUDA ADALAH TEROR TERHADAP DEMOKRASI

Kekerasan dan kriminalisasi terhadap Delpedro Marhaen (Direktur Lokataru Foundation) beserta aktivis muda lainnya seperti Khariq Anhar, Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, Figha Lesmana, Saiful Amin dan Laras Faizati serta puluhan aktivis muda yang ditahan hari ini adalah teror bagi demokrasi Indonesia. Beberapa dari mereka tidak hanya ditangkap, ditahan, namun mengalami penganiayaan, penyiksaan, dan penculikan paksa. Satu korban, alumni muda  Universitas Padjajaran di Bandung hingga kini mengalami koma. Tiga orang muda lainnya, Bima Permana Putra, M. Farhan Hamid, dan Reno Syahputrodewo masih hilang hingga kini.   

Perlu diingat bahwa mereka adalah orang muda yang melaksanakan kewajiban warga negaranya dengan berpartisipasi dalam ruang politik untuk menjamin adanya kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Mereka berhak atas jaminan dan perlindungan dari negara. Ruang politik orang muda semestinya dapat dijamin, tidak hanya ketika Pemilu berlangsung, namun juga di ruang partisipasi politik non-formal seperti demonstrasi, aktivisme digital serta komunitas isu sektoral untuk memajukan politik kewargaan di tengah pendidikan politik yang lemah di sektor pendidikan formal.

Pada Pemilu 2024, pemilih muda (Gen Z dan Milenial) mencapai lebih dari 52% dari total daftar pemilih tetap, hal ini menjadikan mereka sebagai elemen masyarakat paling strategis dalam peta politik elektoral. Namun, partisipasi mereka tidak bisa hanya dinilai sebatas dari pemungutan suara untuk pemenangan dalam kontestasi politik semata. Partisipasi mereka semestinya juga dihargai dalam sektor non-formal dan menjadikan sektor tersebut sebagai ruang aman tanpa ancaman kekerasan aparat dan ruang stigmatisasi kerusuhan. 

Pada 1 September 2025, Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation ditangkap oleh Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya atas tuduhan menghasut orang-orang untuk menentang penguasa umum dan melakukan kekerasan. Penangkapan atas tuduhan yang serupa juga terjadi pada Syahdan Hussein (admin akun Gejayan Memanggil), Muzaffar Salim (Lokataru), Figha Lesmana (influencer), Laras Faizati (pegawai). Hal serupa juga  dialami Khariq Anhar, seorang aktivis mahasiswa asal Riau pada 29 Agustus 2025 serta Saiful Amin di Kediri yang ditangkap oleh Polres Kediri pada tanggal 2 September 2025 atas tuduhan penghasutan. 

Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran publik atas tindakan represif aparat yang sebelumnya telah menangkap ribuan demonstran di berbagai wilayah dengan tuduhan keterlibatan dalam kerusuhan. Selain itu, di saat publik menuntut transparansi dan akuntabilitas kepolisian atas tewasnya sedikitnya 10 orang selama demonstrasi, aparat justru memprioritaskan proses hukum terhadap mereka yang menyuarakan pendapat di ruang publik dan media sosial. 

Situasi juga diperkeruh dengan narasi yang dilontarkan oleh beberapa aktor pemerintah yang menyebutkan penyelesaian kriminalisasi ini dapat dilakukan dengan jalur keadilan restoratif atau restorative justice. Hal ini adalah narasi yang menyesatkan. Restorative Justice adalah pendekatan penyelesaian tindak pidana dengan mempertemukan pelaku dan korban melalui mediasi penal dengan tujuan menghasilkan penyelesaian yang memulihkan. Hal ini hanya dapat dilakukan untuk yang benar-benar secara jelas tindak pidana dan jelas kedudukan pelaku dan korban. Dalam hal ini, ketika tuduhan pidana yang dijatuhkan adalah bentuk kriminalisasi tanpa dasar, tidak jelas siapa korban tindak pidananya, maka tidak tetap dilakukan penyelesaian restorative justice. Apalagi jika landasan restorative justice tersebut didasarkan pada Peraturan Polisi No. 8 tahun 2021, yang bermasalah pada aspek akuntabilitas, tanpa safeguard pelaksanaan perdamaian, bahkan diperbolehkan dilakukan di tahap penyelidikan tanpa pengawasan lembaga lain semisal jaksa ataupun peradilan. 

Lebih lanjut, alih-alih memberikan penjaminan atas partisipasi publik, khususnya terhadap partisipasi orang muda dan remaja pada ruang politik non-formal, aparat dan penyelenggara negara kerap kali membalasnya dengan tindakan represifitas dan kriminalisasi. Yang disampaikan oleh para aktivis muda ini merupakan hak konstitusionalnya, kekacauan yang terjadi pada gelombang demonstrasi adalah akibat dari lalainya aparat keamanan dalam memberikan pemenuhan atas kebebasan berkumpul dan berpendapat. Minimnya ruang politik formal dimana ketika partai politik masih dikuasai oleh elite politik tua dan dinasti politik yang menjadikan orang muda dan remaja sebagai aksesoris politik semata membuat orang muda sulit untuk memiliki ruang partisipasi bermakna. Banyak orang muda merasa karena adanya politik ketakutan ini membuat mereka merasa enggan untuk memberikan partisipasi langsung, atau terlibat dalam politik karena kerap kali mereka dihadapkan pada kekerasan oleh negara sehingga hal ini membuat tingkat berpikir orang muda dan remaja pun semakin menurun. 

Situasi yang menimpa Delpedro dkk hanya menambah cerminan buruk kualitas demokrasi di Indonesia hari ini dan penegakan hukum yang dipakai secara sewenang-wenang oleh penguasa. Tentu saja, hal ini semakin membuat partisipasi politik orang muda dan remaja kian menurun, indeks demokrasi Indonesia yang semakin menyusut serta ruang kebebasan sipil yang semakin tertutup. Padahal, Indonesia sendiri masih bagian dari Dewan HAM PBB yang semestinya dapat mengimplementasikan berbagai standar aturan hukum HAM internasional dalam menjamin kebebasan sipil dan politik. Berdasarkan siaran pers dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi setidaknya terdapat 8 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap ditangkap dan ditahannya Delpedro dkk hari ini. 

Serangkaian tindakan Aparat Kepolisian di atas telah jelas mengancam kebebasan sipil khususnya hak berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum serta melanggar berbagai ketentuan undang-undang terkait seperti UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Kepolisian Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami, koalisi masyarakat sipil meminta:

1. 1. Presiden dan DPR RI segera melakukan reformasi penegakan hukum oleh Kepolisian melalui perubahan fundamental terhadap struktur, kultur, dan kewenangan Polri;

• Kementerian HAM RI segera mendorong untuk memastikan penghentian proses hukum terhadap para aktivis dan pegiat media sosial serta mendorong terbentuknya TGPF atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 25-31 Agustus 2025.

1. Kapolri untuk memerintahkan kepada seluruh kantor kepolisian di daerah agar segera melakukan penangguhan penahanan dan menghentikan seluruh proses hukum terhadap beberapa aktivis dan pegiat media sosial yang dikriminalisasi. Hentikan juga narasi menyesatkan penyelesaian dengan restorative justice. Polisi harus bekerja serius dengan mengusut penyebab kematian 10 orang dalam demonstrasi sepanjang tanggal 25-31 Agustus 2025 serta melaksanakan proses pidana terhadap para pelaku; 
2. Pengawas Internal Polri, seperti Kadiv Propam, Irwasum, Karowassidik untuk melakukan pengawasan dan supervisi terhadap tindakan penyidik di tingkat Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Serta melakukan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran selama demonstrasi dan penyidikan; 
3. Kementerian Komunikasi dan Digital untuk segera melakukan koordinasi kepada Penyidik dan Aparat Kepolisian terkait penafsiran pasal-pasal karet UU ITE dengan perspektif Hak Asasi Manusia untuk menghentikan kriminalisasi ekspresi;
4. Lembaga Negara Pengawas Eksternal Kepolisian, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk melakukan pemantauan terhadap temuan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum sepanjang 25-31 Agustus 2025, proses penegakan hukum terhadap Delpedro Marhaen dkk., serta melakukan upaya preventif dan korektif sesuai dengan mandat dan kewenangan masing-masing lembaga serta melaporkannya secara berkala kepada publik serta memastikan para tahanan tidak dibatasi untuk mendapatkan akses dengan dunia luar dan juga pemenuhan hak-haknya selama di dalam tahanan.
5. Perusahaan media sosial, utamanya Google, Meta, Twitter/X dan Tiktok, untuk melindungi privasi dan data pribadi para pembela HAM yang menjadi korban kriminalisasi ekspresi, dengan menolak segala bentuk permintaan pengurus negara maupun aparat penegak hukum untuk membuka data para aktivis yang berada di masing-masing platform.

Lembaga yang mendukung:

1. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
3. LBH Jakarta
4. Indonesia Corruption Watch (ICW)
5. Greenpeace Indonesia
6. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
7. Imparsial
8. Asosiasi LBH APIK
9. LBH Pers
10. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
11. Transparency International Indonesia (TII)
12. Trend Asia
13. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
14. Local Initiative for OSH Network (LION) Indonesia
15. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
16. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
17. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
18. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)
19. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
20. Amnesty International Indonesia (AII)
21. LPKSM Yasa Nata Budi
22. Lingkar Studi Feminis (LSF)
23. KomiteoPolitik Jakarta-Banten
24. Indonesia Cemas 
25. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)
26. ELSAM
27. Bareng Warga
28. Social Justice Indonesia (SJI)
29. Perempuan Mahardhika
30. Perempuan Mahardhika Jakarta
31. Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi
32. Solidaritas Perempuan
33. Partai Hijau Indonesia
34. Public Virtue Research Institute
35. Salam 4 Jari
36. Dialokota
37. IM57+ Institute
38. The Institute for Ecosoc Rights 
39. Suara Ibu Indonesia (SII)
40. Komunitas Perempuan Berkisah 
41. Yayasan Perempuan Indonesia Tumbuh Berdaya (Pribudaya) 
42. Kenapa Harus Peduli
43. Extinction Rebellion Indonesia
44. LBH Masyarakat (LBHM)
45. Jaringan GUSDURian Indonesia
46. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
47. IKABH – LBH IKADIN
48. PJI – Perempuan Jaga Indonesia
49. Artsforwomen Indonesia / Jaringan Peace Women Across the Globe network
50. Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)
51. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI-FoE Indonesia)
52. Sajogyo Institute
53. Lembaga Kajian Islam dan Sosial
54. Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon
55. Yayasan Penguatan Partisipasi
56. IKOHI
57. Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) 
58. Aksi Kamisan Yogyakarta
59. Social Movement Institute (SMI)
60. Komite Politik
61. Feminist Event
62. Yayasan Srikandi Sejati Indonesia (YSS)
63. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
64. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
65. The Aceh Institute
66. Sanubari Sulawesi Utara 
67. Migrant CARE
68. Social Research Center (SOREC) UGM
69. Perempuan Indonesia Antikorupsi
70. Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
71. KontraS Tanah Papua
72. Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur
73. Sekolah Perempuan Kabupaten Gresik
74. Sekolah Perempuan Kabupaten Lumajang 
75. Progresip.id, media kelas pekerja
76. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
77. Institut KAPAL Perempuan
78. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
79. Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) 
80. Koalisi Perempuan Indonesia
81. The Coalition against Transnational and Organized Crime (CATOC) 
82. Jurusan Sosiologi FISIP Unsoed
83. Yayasan Cahaya Guru (YCG)
84. LPSDM (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra)
85. Kawula17
86. Sawit Watch
87. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI)
88. Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) Jawa Timur
89. Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA)
90. Kitsch TV
91. Yayasan Citakita Generasi Indonesia 
92. Veritas Hukum 
93. Perkumpulan HuMa Indonesia
94. FAMM Indonesia
95. Indonesian Young Greens
96. Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar 
97. Pinggir.id
98. YAPESDI
99. WeSpeakUp.org
100. Cangkang Queer
101. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Jawa Barat (PBHI JABAR)
102. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA)
103. Perkumpulan Kaoem Telapak
104. Cakra Wikara Indonesia
105. Daya Data Komunitas
106. Yayasan Tifa
107. Jaringan bersama nanga nanga sultra (jbn sultra)
108. Indonesia Climate Justice Literacy (ICJL)
109. PAR Alternatif Indonesia
110. Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan ( LPTP)
111. Peace Leader Indonesia 
112. Rumah pengetahuan Amartya
113. Marsinah.ID
114. Perkumpulan Pamflet Generasi
115. Yayasan Rumah Kita Bersama Indonesia (Rumah KitaB)
116. Institute of International Studies (IIS UGM)
117. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)
118. Perkumpulan PRAKARSA
119. Komunitas Taman 65
120. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU
121. Perkumpulan Samsara
122. Save All Women and Girls
123. Combine Resource Institution
124. Sebaya Berdaya
125. Ibu Berisik
126. Climate Rangers Jogja

Individu yang mendukung:

1. Fatia Maulidiyanti
2. Maria Katarina Sumarsih
3. Baskara Putra
4. Andreas Harsono
5. Meike Inda Erlina
6. Zainal Arifin Mochtar
7. Bivitri Susanti
8. Dandhy Laksono
9. Feri Amsari
10. Eka Annash
11. Haris Azhar
12. Nurkholis Hidayat
13. Iwan Nurdin
14. Yati Andriyani
15. Jumisih 
16. Cholil Mahmud
17. Intan Shabira Sumarsono
18. Cho Yong Gi
19. Teguh Aprianto
20. Jorgiana Augustine
21. Rendy Dharmawansyah
22. Virdian Aurellio H
23. Yoes C. Kenawas
24. Cornelius Prabhaswara Marpaung
25. Ika Ardina
26. Bhima Yudhistira
27. John Muhammad
28. Bekti Wibowo
29. Miya Irawati
30. Violla Reininda
31. Sasmito Madrim
32. Kalis Mardiasih
33. Dewi Kartika
34. Lakso Anindito
35. Yudi Kurnia
36. Arivan Utama
37. W Prasetio Salasa
38. Sri Palupi
39. Delpiero Hegelian
40. Efraim Leonard
41. Laode M. Syarif
42. Melissa Kowara
43. Rieswin Rachwell
44. Ravio Patra
45. Dania Joedo
46. Chico Athalla
47. Dea Anugrah
48. Fathia Izzati
49. Andhyta F. Utami
50. Salsa Erwina
51. Florida Andriana
52. Sita Supomo
53. Lukman Hakim Saifuddin
54. Alissa Wahid
55. Ririn Sefsani
56. Siti Muniroh
57. Arimbi Heroepoetri
58. Hermawanto 
59. Sandra Moniaga
60. Mardiyah Chamim
61. Ari Wibowo
62. Amalinda Savirani
63. Mohamad Shohibuddin
64. Christ 
65. Nuh Izzulhaq
66. Neysa Naila
67. Widodo Dwi Putro
68. Kekek Apriana DH
69. Swandaru 
70. Dwi Sawung
71. Mouna Wasef
72. Saiful Mahdi 
73. Wahyu Susilo
74. Andy Yentriyani
75. A.B. Widyanta
76. Dyah Wirastri
77. Salma Zulfa Nur Habibah
78. Eva Ronita Sidauruk 
79. Ratu Reszha Azizah Masruro 
80. Rachel Hisanaah
81. Devira Egistin
82. Yuri Muktia
83. Khairunisa Putri 
84. Mia Siscawati
85. Ardianingtyas Ibni Albar
86. Mega Haditia
87. Aryanto Nugroho
88. Asterlita T. Raha
89. Sri Lestari Wahyuningroem
90. Nia Rafa Ayu
91. Felly Ponto
92. Mike Verawati Tangka
93. Yuniyanti chuzaifah
94. Yusnaningsi Kasim
95. Henny Supolo Sitepu
96. Muhammad Mukhlisin
97. Mamik Sri Supatmi
98. Ayut Enggeliah
99. Delia Wildianti 
100. Theresia Iswarini 
101. Irwan Hidayana
102. Linda Rosalina
103. Abah Omtris
104. Michelle Dyonisus
105. Naufal Raihansyah
106. Muhamad Burhanudin
107. Arhammul Ummah
108. Andovi Da Lopez
109. Hariyadi
110. Asrul Raman
111. Veni Siregar
112. Shanti Ayu
113. M. Daerobi
114. Christina Yulita
115. Mohamad Irfan
116. Subarman Salim
117. Ferdhiyadi
118. Sofyan Basri
119. Ilyasa Ali Husni
120. Irzal Yanuardi
121. Dewi Tjakrawinata 
122. Cep Ocim
123. Paskah Irianto
124. Abu Meridian
125. Denik Puriati
126. Elis Hart
127. Sitti Aminah Syahidah
128. resma
129. ahmad nuryadin
130. kaisar
131. irwan.s
132. makin
133. nasrun
134. Wisnu Adhi
135. Firdaus Cahyadi
136. Sumino
137. Aam Izussalam 
138. Redy Saputro 
139. Nizamudin Imam Santoso
140. Kandi Aryani Suwito
141. Dian Septi Trisnanti
142. Yael Stefany
143. Sholeh Muria
144. Hesti Anugrah Restu 
145. Rebecca Liony
146. diah kusumaningrum
147. Reinhard Loris 
148. Cindy Yohana
149. Azizah Zubaer
150. Nurun Nisa
151. ferdhi putra
152. Yanti HS
153. Nurul Maulidya
154. Muhammad Raafi
155. Faiza Chairunnisa
156. Vanessa Kezia 
157. Dhania Salsha Handiani
158. Aldyth Nelwan Airlangga
159. Diego Jeremy Benedict Silalahi
160. Suci Rahmalia Asih
161. Wanggi Hoed
162. Suciwati Munir