Nama saya Lindah. Saat ini saya aktif sebagai pengurus basis serikat FSBPI di salah satu pabrik di kawasan KBN Cakung Jakarta Utara. Selain aktif di Serikat, saya juga adalah anggota Perempuan Mahardhika dan dalam kesehariannya berkomunitas di Pelangi Mahardhika.
Ini adalah cerita saya dan kawan-kawan saya menolak kebijakan perusahaan mengenai libur tidak diupah di PT tempat kami bekerja.
Cerita ini berawal pada 16 Januari 2023 dimana kami mendapat kabar dari salah satu kepala mandor yang biasa kami sebut bagian chief. Ia menyampaikan tentang hasil pertemuan chief dan seluruh manajemen perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan sedang tidak ada orderan pada Februari dan Maret mendatang. Akibatnya, semua buruh akan diliburkan dan untuk buruh yang berstatus kontrak yang selesainya bulan Februari dan Maret tidak akan ada perpanjangan.
Detail tentang kebijakan ingin meliburkan buruh itu saya terima saat pertemuan antara pihak perusahaan yang dihadiri oleh semua kepala mandor setiap bagian, juga manajer produksi, personalia, general affair dan kepala produksi dengan perwakilan pengurus basis serikat buruh termasuk saya pada Kamis, 2 Februari 2023.
Pihak perusahaan menyampaikan karena situasi orderan sampai bulan Mei 2023 akan berkurang, maka harus ada efisiensi pengurangan jam kerja selama satu hari per Minggu yaitu setiap hari Senin mulai tanggal 13 Februari sampai bulan Maret. Dan setiap hari libur tidak akan ada upah.
Sore harinya semua buruh dikumpulkan untuk sosialisasi hal diatas. Dan karena setiap hari libur mempengaruhi upah atau pengurangan upah, perusahaan meminta tanda tangan kesepakatan dari Serikat Pekerja PT tempat kami bekerja dimana salah satunya adalah Pengurus Basis FSBPI, sebagai laporan mereka pada saat audit. Kami secara tegas menyampaikan posisi bahwa kami menolak permintaan perusahaan tersebut.
Pada Senin, 6 Februari 2023 manajemen kembali menanyakan respon kami terkait hal tersebut. Pihak perusahaan berharap serikat yang mengambil keputusan dan menurut mereka buruh pasti mengerti dengan kondisi perusahaan saat ini, dan sebagai pengurus basis yang dipilih oleh buruh harus bisa mewakili. Ketika perusahaan tutup akan bertambah 1000 orang yang kehilangan pekerjaan.
Kami pun menyampaikan bahwa bukan tidak mau mendukung perusahaan tapi kehadiran Serikat Buruh di sini adalah untuk meluruskan aturan dan kebijakan perusahaan untuk meliburkan buruh tanpa upah adalah pelanggaran hukum.
Langkah perusahaan tidak berhenti sampai disitu. Pada Rabu, 8 Februari 2023 ketika saya mendatangi ruangan General Affair untuk meminta risalah perundingan saya melihat informasi di group koordinasi WA bahwa Ketua kami dipanggil ke ruangan personalia untuk memberitahu bahwa hari ini perusahaan akan melakukan voting suara tentang hari libur atau efisiensi hari kerja 1 hari setiap Senin yang akan dimulai pada 13 Februari hingga Maret 2023. Selama saya menunggu risalah, surat voting sedang dibuat oleh manajemen atas instruksi perusahaan.
Selesainya ambil Surat Risalah Perundingan, saya turun ke ruangan produksi dan dari atas tangga saya mendengar instruksi lewat podium. Kepala produksi menyampaikan bahwa sebentar lagi akan ada voting tanda tangan persetujuan untuk semua buruh terkait hal diatas. Kepala produksi menyampaikan istilah no work no pay yang tidak dimengerti oleh buruh, sehingga ia mengulanginya dengan istilah Bahasa Indonesia. Setelahnya, penanda-tanganan dijalankan oleh ADM masing-masing bagian. Saya pun terdiam.
Selanjutnya saya kembali bekerja dan mengamati proses voting surat edaran yang berjalan. Saya sempat menegur salah satu ADM yang mendatangi buruh hingga dua kali. Itu menyalahi aturan karena seharusnya penanda-tanganan harus bersifat sukarela. ADM tersebut berdalih bahwa kedatangannya adalah permintaan buruh itu sendiri. Kami sebagai pengurus telah menyadari bahwa proses seperti ini memang rentan intimidasi.
Di group koordinasi WA pengurus saya melihat pesan dari Ketua bahwa ia sedang menahan handphone milik salah satu operator sewing yang dipinjam oleh ADM untuk merekam aktivitas penanda-tanganan sehingga bisa terlihat siapa saja buruh yang tidak mau tanda tangan. Pengambilan video tanpa persetujuan buruh adalah salah satu cara perusahaan untuk mendata karyawan yang tidak patuh.
Karena dalam video tersebut terdapat bukti bahwa surat voting yang seharusnya berjalan tanpa pengawalan pihak perusahaan, kami diminta untuk menyerahkan handphone nya, jika tidak maka mereka akan melaporkan kami ke polisi. Akhirnya terjadi negosiasi dan karena si pemilik juga mengharapkan handphonenya kembali maka kami menyerahkannya pada perusahaan ketika mereka mendatangi kami di sekretariat.
Pada Kamis, 9 Februari 2023, pengurus mendatangi ruangan personalia untuk meminta copy semua surat voting. Kami bolak balik ke ruangan tersebut karena personalia tidak ada di tempat. Akhirnya pada sore hari pihak personalia menyampaikan bahwa semua surat voting yang sudah ditanda-tangani telah diserahkan ke pimpinan perusahaan. Kami pun kembali menanyakan ke ruang General Affair dan mendapatkan jawaban yang sama.
Bukan tanpa alasan kenapa kami bersikeras untuk meminta copyan surat voting tersebut. Ada nama-nama kami dan semua karyawan yang sudah tertulis sesuai bagian masing-masing di surat voting itu yang di tulis langsung oleh pihak perusahaan. Besar kemungkinan bagi temen-temen kami yang tidak patuh tanda tangan akan mendapatkan intimidasi di kemudian hari oleh perusahaan dan artinya surat voting tersebut tidak riil di lakukan sukarela oleh karyawan.
Sepulang kerja pada Jumat, 10 Februari 2023 saya mendatangi UGD RS. Pekerja untuk memeriksakan diri terkait kondisi saya yang mengalami pendarahan akibat penebalan dinding rahim. Dokter menyarankan untuk segera tindakan kuret dan mengharuskan saya untuk beristirahat.
Kondisi yang tidak sehat juga terjadi pada Ketua kami yang harus dirawat inap di RS karena keram perut pasca operasi yang dijalankannya.
Meski begitu, saya dan pengurus tetap saling update di group WA, dan mendapati informasi bahwa jadwal yang seharusnya ditetapkan libur oleh perusahaan yaitu pada Senin, 13 Februari ternyata tidak jadi karena harus mengejar target ekspor. Begitu pula pada Senin-Senin berikutnya. Tanggal 20 dan 27 Februari jadwal masuk seperti biasa.
Meski tidak jadi libur tapi kami tetap was-was libur tanpa upah ini masih akan tetap dilaksanakan ke depan.
Bersambung ke bagian kedua..
