PRABOWO: Hentikan Kekerasan Negara, Berikan Keadilan bagi Rakyat!

Jakarta, 29 Agustus 2025 – Gelombang kemarahan rakyat kian meluas. Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas mobil aparat saat mengikuti aksi massa, menjadi bukti nyata bagaimana negara memilih jalan kekerasan untuk membungkam kritik rakyat. Aliansi Perempuan Indonesia (API) menegaskan, peristiwa ini adalah bagian dari wajah kekerasan negara yang sistematis dan brutal.

API menilai, di tengah situasi rakyat yang sudah terhimpit oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, pajak yang mencekik, PHK massal, perampasan tanah adat, hingga kasus anak-anak keracunan MBG, pemerintah justru menutup mata. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat malah berpesta pora dengan tunjangan dan fasilitas berlebihan, sementara rakyat menghadapi represi, intimidasi, dan penangkapan sewenang-wenang. Wajah represif negara juga tampak jelas di berbagai daerah: pemindahan tahanan politik Papua ke Makassar, konflik agraria di Rempang, Sulawesi, Maluku Utara, hingga semakin meluasnya teritorial militer di wilayah sipil. Negara konsisten memilih pendekatan kekerasan alih-alih membuka ruang dialog.

Kondisi ini mencerminkan karakter pemerintahan Prabowo yang militeristik, anti-perempuan, dan tidak berpihak pada rakyat. Dengan dalih efisiensi, anggaran kesejahteraan rakyat ditekan, sementara tunjangan DPR justru dinaikkan. Prabowo menambah batalion, kodam, dan kodim demi membangun benteng pertahanan untuk memberangus rakyat yang menuntut keadilan, sembari sibuk membagi-bagi bintang kehormatan, bahkan kepada mantan napi korupsi.

Dalam konferensi pers Aliansi Perempuan Indonesia, “PRABOWO: Hentikan Kekerasan Negara, Cabut Fasilitas dan Tunjangan DPR, Hentikan Represifitas Terhadap Massa Aksi, Berikan Keadilan Bagi Korban” suara-suara dari berbagai daerah menggambarkan betapa luas dan berlapis penderitaan rakyat. Dari Palu, Stevi dari Perempuan Mahardhika menuturkan bagaimana aksi menolak kenaikan pajak pada 25 Agustus lalu justru dibalas dengan represi. “Kenaikan pajak sangat berdampak pada kehidupan perempuan di Palu, tekanan ekonomi ini akan menciptakan utang baru, ancaman bagi perempuan di sektor informal, dan memicu PHK massal. Belum lagi kekerasan berlapis, bahkan kasus perempuan yang dibakar hidup-hidup di awal Agustus lalu. Setelah aksi, kami kembali direpresi aparat. Tidak ada perlindungan sosial sama sekali,” ujarnya.

Nada duka dan kemarahan juga datang dari Echa Wa’ode, dari Arus Pelangi, yang menyaksikan langsung kebrutalan aparat dalam membubarkan massa aksi di DPR “Innalillahi, tiga kali saya ucapkan untuk Affan. Teman-teman dari ragam identitas gender dan seksual juga mengalami kekerasan. POLRI harus bertanggung jawab! Kekerasan ini terus berulang karena tidak ada penghukuman. Rakyat muak, ruang demokrasi ditutup. Kita jangan mau dipecah, mari bangun interseksionalitas isu, karena kita semua adalah korban,” tegasnya.

Selanjutnya, Ana dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menceritakan bagaimana pada 27 Agustus di Sorong, aksi menolak pemindahan empat tahanan politik Papua ke Makassar justru dibalas represif: dua orang ditembak dan 17 orang ditangkap. “Aksi rakyat dipropagandakan sebagai kriminal. Gubernur Papua Barat hanya jadi boneka Jakarta yang tunduk pada militerisme dan kapitalisme. Situasi dialami di West Papua juga dialami rakyat Indonesia: kekerasan militer, atas dasar itu kami berjalan dengan rakyat indonesia,” katanya, seraya menyampaikan duka untuk Affan dan solidaritas bagi seluruh gerakan rakyat Indonesia.

Suara keresahan juga datang dari Dian, dari Girls No Abuse Makassar, yang menolak pajak rakyat dipakai untuk menyakiti rakyat sendiri. Ia mengungkapkan, “Siapa yang menangkap 600 massa aksi, dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat, kami menuntut transparansi, kami tidak mau pajak dipakai untuk itu, sementara unit layanan korban seperti Puspaga dan rumah aman dipangkas anggarannya sehingga tidak berfungsi, bahkan untuk membeli air minum pun sulit. Korban tidak mendapatkan bantuan psikolog. Sulsel adalah tambang nikel, tapi pajak dan sumber daya dipakai untuk kepentingan elit di Jakarta. Kami menuntut transparansi publik: untuk siapa pajak kami digunakan?”

Di Manado, Sasa dari Betina Issue Sulawesi Utara menambahkan bahwa rakyat di sana pun mengalami pelecehan dari aparat. “Saat ini, di seluruh penjuru Indonesia, rakyat mendapatkan kekerasan. Kami bersolidaritas dengan Aliansi Perempuan Indonesia: pemerintah harus segera hentikan kekerasan dan utamakan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Diyah Wara dari IPTI Banten mengingatkan bahwa setiap peristiwa politik selalu meninggalkan luka bagi komunitas Tionghoa. Ia menegaskan, “Saat terjadi persitiwa politik dalam negara, komunitas tionghoa selalu jadi korban, kami mengecam kekerasan terstruktur maupun tidak terstruktur dari negara, kebijakan negara hanya menguntungkan 1 golongan saja, pemerintah tidak melindungi kehidupan rakyat, Nelayan di Banten kehilangan mata pencahariannya karena proyek strategis nasional. Mereka dipaksa menjadi buruh migran, tapi malah jadi korban perdagangan orang. Negara tidak pernah melindungi rakyatnya.”

Dari Kalimantan Barat, Vania dari LBH Kalbar menyampaikan bahwa aksi di Pontianak sejak Rabu hingga hari ini pun terus dibubarkan paksa. “Kami membawa lima tuntutan: cabut tunjangan DPR, tuntaskan perampasan aset, naikkan tunjangan guru, stop kenaikan pajak, dan kendalikan harga barang pokok. Tapi massa dibubarkan paksa. Lima belas orang ditangkap, tiga di antaranya anak, dipukul, diintimidasi, digeledah tanpa dasar hukum. Polisi mengabaikan prinsip negara hukum. Kami menuntut keadilan sosial yang berpihak pada rakyat, hentikan represi,  pulihkan demokrasi, dan rasa kemanusiaan di negara ini” tegasnya.

Sebagai penutup, Ajeng dari Perempuan Mahardhika menyerukan agar kemarahan ini tidak berhenti. “Kita berencana akan turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban Prabowo untuk menghentikan kekerasan negara. Kami menyerukan kepada seluruh perempuan di Indonesia untuk bersatu melawan di 1 September 2025 mendatang”

Tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia

Dalam pernyataannya, Aliansi Perempuan Indonesia menegaskan tuntutan berikut:

1. Prabowo harus bertanggung jawab atas segala kekerasan terhadap rakyat!
2. Keadilan untuk Affan Kurniawan dan seluruh korban kekerasan aparat.
   1. Turunkan Kapolri dan Kapolda karena telah gagal menjadikan POLRI sebagai institusi negara untuk menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memelihara perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
   2. Rilis nama-nama pelaku aparat, kawal proses hukum sampai tuntas, dan hentikan impunitas pada pelanggar HAM.
3. Reformasi Kepolisian menyeluruh.
   1. Hapus budaya militeristik yang penuh kekerasan.
   2. entikan penggunaan senjata, gas air mata, perlengkapan perang dan alat lainnya terhadap rakyat.
   3. Hentikan penggunaan kekerasan atau penangkapan tak berdasar pada massa aksi, pelajar, perempuan, dan kelompok rentan.
4. Cabut fasilitas dan tunjangan berlebihan DPR dan pejabat negara.
   1. Cabut fasilitas istimewa DPR dan pejabat negara.
   2. Buka ruang dialog dengan menemui dan mengakomodir suara rakyat di semua wilayah.
   3. Berhentikan anggota DPR yang tidak menjalankan amanat konstitusi.
5. Reformasi kebijakan perpajakan.
   1. Hentikan kenaikan pajak yang semakin membebani rakyat tanpa memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan.
   2. Buka transparansi ke publik penggunaan alokasi anggaran negara dari pajak.
6. Stop oligarki dan praktik rangkap jabatan.
   1. Tolak praktik rangkap pejabat negara di BUMN.
   2. Bentuk portal transparansi agar publik bisa mengawasi gaji dan tunjangan pejabat.
7. Hentikan represi dan buka ruang demokrasi.
   1. Dukung independensi media untuk memberitakan fakta tanpa intervensi.
   2. Hentikan pemblokiran dan penyadapan pada platformkomunikasi dan media sosial.
   3. Hentikan kriminalisasi dan kekerasan kepada masyarakat yang berani bersuara.
8. Evaluasi kinerja dan birokrasi kementerian yang tidak melaksanakan kebijakan dan tidak berpihak kepada rakyat, tidak berfungsi dalam melakukan pencegahan pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh institusi negara dengan menghabiskan anggaran negara.

Dengan demikian Kami, Aliansi Perempuan Indonesia, menyatakan sikap:

1. Menuntut tanggung jawab Presiden Prabowo Subianto atas kekerasan negara yang terus terjadi.
2. Mengutuk keras tindakan represif aparat dan menuntut keadilan penuh bagi korban.
3. Mendesak DPR sebagai pelayan rakyat untuk bekerja sesuai amanat konstitusi, bukan memperkaya diri dengan tunjangan dan fasilitas berlebihan.
4. Menolak program dan proyek bermasalah yang menguras APBN tanpa memberi manfaat nyata bagi rakyat.
5. Menolak impunitas dan adili para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
6. Menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap massa aksi yang ditahan di seluruh Indonesia.