Menjelang peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 25 November–10 Desember, Perempuan Mahardhika menggelar Konferensi Pers untuk mengumumkan penyelenggaraan Aksi Serentak di Jakarta, Palu, Samarinda, dan Manokwari pada pembukaan HAKTP 25 November 2025. Tahun ini Perempuan Mahardhika mengusung tema “Kerja Layak dan Bebas dari Kekerasan Tidak Akan Terwujud dalam Rezim Anti Demokrasi.”
Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, membuka konferensi pers dengan menegaskan bahwa peringatan HAKTP tahun ini memiliki urgensi yang sangat besar di tengah kemunduran demokrasi di Indonesia.
“Pada momen Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diperingati secara global setiap 25 November hingga 10 Desember, Perempuan Mahardhika akan melakukan Aksi Nasional Serentak di empat kota dengan tema Kerja Layak dan Bebas Kekerasan Tidak Akan Terwujud dalam Rezim Anti Demokrasi. Ini adalah upaya memperkuat komitmen global gerakan perempuan untuk mengakhiri penyiksaan dan kekerasan terhadap perempuan,” ujar Mutiara.
Ia mengingatkan kembali sejarah 25 November sebagai hari dibunuhnya Mirabal Bersaudara oleh diktator Trujillo, sebagai tanda bahwa kekerasan terhadap perempuan selalu menjadi strategi rezim otoriter.
Mutiara menyoroti bahwa kemunduran demokrasi Indonesia terkonfirmasi dari berbagai indeks dunia seperti Freedom House, Global State of Democracy Indices dan Economist Intelligence Unit.
“Kita melihat fenomena perburuan aktivis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta konflik yang terus berlangsung di Papua. Situasi ini berjalan berdampingan dengan kasus PHK terhadap aktivis serikat buruh di berbagai daerah sebagai bentuk pemberangusan serikat,” tegasnya.
Dalam kondisi itu, kekerasan terhadap perempuan terus meningkat.
“Dari sinergi data KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan FPL, terdapat 35.533 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024 naik 2,4% dari tahun sebelumnya. Kasus femisida tercatat 290 kasus pada 2024. Namun perhatian pemerintah masih sangat minim,” ungkap Mutiara.
Ia juga menyoroti penyangkalan negara atas kekerasan masa lalu, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait perkosaan massal yang menarget perempuan etnis Tionghoa Mei 1998, serta mandeknya pengusutan kasus pembunuhan dan perkosaan pada Marsinah yang saat ini telah diangkat sebagai Pahlawan Nasional.
“Pengabaian atas kekerasan perempuan di masa lalu menunjukkan watak rezim anti demokrasi yang berkepentingan melanggengkan ketidaksetaraan gender,” tambahnya.
Koordinator Perempuan Mahardhika Jakarta, Sarah, memaparkan bahwa kondisi kaum muda semakin tidak pasti. Orang muda terhimpit dalam rezim otoriter.
“Di bawah rezim otoriter dan anti demokrasi, orang muda hidup terhimpit dan dalam tekanan besar: lapangan kerja mengecil, PHK massal tanpa kepastian, pendidikan semakin mahal, lingkungan rusak akibat pembangunan ekstraktif, dan kriminalisasi terhadap ribuan anak muda kritis masih terus berlangsung.”
Ia menambahkan:
“Kita hidup dalam kerentanan, ketidakpastian, dan krisis. Itu sebabnya aksi ini penting untuk menunjukkan bahwa perempuan dan kaum muda tidak tinggal diam.”
Dari Palu, Koordinator Perempuan Mahardhika Palu, Stevi, menyoroti meningkatnya kekerasan sistematis.
“Kami melihat peningkatan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, dan femisida di Palu. Di Sulawesi Tengah, femisida tercatat 2 kasus pada 2024 dan 2 kasus lagi pada 2025. Semua ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan negara,” tegasnya.
Stevi juga menyampaikan kondisi buruh perempuan di kawasan industri nikel:
“Buruh perempuan kerap mengalami kekerasan seksual, dan ada lima korban KS yang bahkan di-PHK pada Oktober kemarin. Buruh perempuan hamil tidak memiliki fasilitas aman. Kepolisian pun belum menunjukkan keberpihakan pada korban.”
Koordinator Mahardhika Manokwari Angelina Djopari, memaparkan situasi perempuan di Papua Barat yang masih jauh dari aman dan layak.
“Pegawai perempuan honorer di Manokwari menuntut upah layak dan hak-hak dasar mereka. Kekerasan seksual di kampus dan institusi pemerintah sangat tinggi, termasuk di SMA. Kami mendorong adanya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak serta fasilitas konseling bagi korban,”jelasnya.
Sementara itu, Risna menyoroti situasi mencekam di Papua Barat, terutama wilayah konflik seperti Bintuni.
“Akses sangat sulit dan berbahaya. Pendanaan pemerintah habis, dan perempuan serta anak menjadi korban paling terdampak. Untuk masuk ke daerah konflik, harus ada izin ketat dari aparat. Ini bukan situasi yang aman bagi warga sipil,” katanya.
Ia menambahkan bahwa industri semen dan tambang tetap diakomodasi pemerintah daerah:
“Pekerja dibayar di bawah UMP dan bekerja dalam kondisi tidak manusiawi.”
Koordinator Samarinda, Naya, menjelaskan bahwa aksi 25 November di Samarinda akan berlangsung dalam bentuk aksi simbolik di berbagai titik publik.
“Kami akan membentangkan tuntutan di kampus dan ruang publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan dampak ekstraktivisme di Kalimantan Timur:
“Penelitian menunjukkan air bekas tambang yang dikonsumsi masyarakat berbahaya. Banyak ikan tercemar limbah batu bara. Di Balikpapan, enam anak tenggelam di lubang tambang, tetapi perempuan malah disalahkan seolah tidak menjaga anaknya. Padahal yang harus ditanya adalah mengapa ada lubang sebesar itu tanpa pengaman di dekat permukiman?”
Selain itu, kesempatan kerja layak bagi perempuan masih minim.
“Janji lowongan kerja berujung eksploitasi pekerja perempuan dengan jam kerja panjang dan upah yang sangat kecil, selain itu kriminalisasi sejak Agustus juga membuat situasi tidak kondusif, banyak kawan masih menjadi tahanan kota dan tahanan politik di Samarinda,” jelas Naya.
Ia menutup dengan cita-cita terhadap perubahan situasi:
“Kami ingin hidup aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, mendapatkan lingkungan kerja yang layak, punya kebebasan berorganisasi, dan bebas dari ancaman kriminalisasi.”
Menutup konferensi pers, Mutiara Ika kembali menegaskan pesan utama aksi:
“Aksi besok adalah penegasan sikap bahwa kerja layak dan bebas kekerasan tidak akan terwujud tanpa demokrasi. Di rezim anti demokrasi ini, perempuan tidak ingin lagi menjadi penopang krisis, perempuan ingin perubahan sistem.”
Ia juga mengingatkan bahwa:
“Kerusakan lingkungan, perampasan tanah, dan intimidasi terhadap perempuan pembela ruang hidup semakin parah. Setiap rezim anti demokrasi selalu menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan.”
Mutiara juga menyoroti situasi internasional, terutama menguatnya pemerintahan anti-demokrasi di berbagai negara, serta pentingnya solidaritas lintas batas. Ia menegaskan perlunya dukungan bagi rakyat Myanmar yang menghadapi pemilu di bawah kendali junta militer, serta bagi rakyat Palestina yang terus mengalami genosida.
“Pemilu yang diselenggarakan junta Myanmar adalah pemilu palsu. Dan di Palestina, meskipun ada komitmen gencatan senjata, genosida tetap berlangsung,” ujar Mutiara.
