Penggusuran adalah fenomena dimana warga diusir dan lahannya dirampas secara paksa dengan dalih pembangunan dan menata ulang kota agar tak terlihat kumuh. Seringkali warga yang digusur adalah warga miskin kota yang mengalami sengketa lahan.
Umumnya mereka harus bertarung melawan perusahaan besar dan pemilik modal yang menggugat hak atas lahan di meja pengadilan. Terlebih lagi, warga seringkali bentrok dengan aparat hukum ketika perusahaan meggunakan aparat hukum negara seperti polisi dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk menghancurkan rumah-rumah warga dan mengusir mereka dari rumahnya. Tak jarang mereka membawa alat konstruksi berat untuk menghancurkan rumah mereka.
Kita telah melihat sengketa lahan Taman Sari di Bandung yang sudah terjadi sejak tahun 2015 dan digusur pada tahun 2019. Hingga pada tahun 2021, warga Taman Sari masih mengungsi di posko pengungsian di Masjid Al-Islam. Pada kasus Taman Sari, barang milik warga pun disita dan untuk mengambilnya mereka harus setuju dan mau menyerahkan rumah dan lahannya.
Penggusuran terbaru yang kita dengar adalah penggusuran di Gang Buntu, Pancoran. Warga bersengketa dengan pihak PT Pertamina. Pada tanggal 17 Maret jam tiga sore, sekumpulan organisasi masyarakat atau ormas telah mendatangi pemukiman warga dan memblokade akses. Dalam laporan CNN Indonesia, kita dapat melihat bagaimana ormas terus mengintimidasi warga dan menguasai ruang-ruang milik publik bahkan menguasai PAUD yang diperuntukkan untuk anak-anak.
Lantas darimanakah kita memahami penggusuran sebagai isu perempuan?
Pada kenyatannya perempuan yang paling sering bekerja di rumah dan mengurus anak. Ketika polisi, satpol PP atau bahkan ormas datang, mereka selalu datang ketika lelaki lebih banyak tidak di rumah karena mereka bekerja. Hal ini membuat perempuan sendirian menghadapi aparat hukum untuk mempertahankan rumahnya.
Penggusuran seringkali menyasar pada perempuan miskin kota yang tidak memiliki sumber daya lain untuk dapat bertahan hidup. Sehingga ketika ia kehilangan rumahnya, maka ia akan kehilangan tempat berlindung untuk dia merasa aman. Bagi perempuan, hidup tanpa rumah bisa menjadi malapetaka. Ia akan merasa tidak aman ketika ia hendak mengakses kebutuhan sanitasi. Belum lagi ialah yang harus mengurus dan memastikan anggota keluarganya mendapatkan makanan untuk dapat bertahan hidup.
Terlebih saat penggusuran terjadi, tak jarang perempuan mendapatkan kekerasan verbal hingga fisik, bahkan kekerasan seksual. Hal ini dilakukan untuk mengintimidasi perempuan dan menimbulkan rasa takut agar perempuan goyah dan pergi meninggalkan serta menyerahkan rumahnya untuk dihancurkan.
Argumentasi penggusuran atas dasar pembangunan dan menghapus kekumuhan, tidak melihat adanya ketimpangan struktural yang dihasilkan untuk membangun gedung-gedung mewah. Gedung-gedung tinggi ini dibangun oleh buruh yang diupah dengan murah. Tak hanya buruh bangungan namun terdapat pekerja perempuan yang bekerja dan berjaga di toko-toko dan kios-kios dan mall mewah serta warung-warung kecil yang membantu memasok kebutuhan para buruh bangunan.
Mari kita pikir dan renungkan, dimanakah para buruh murah dan pekerja lainnya tinggal? Apakah mereka sanggup untuk tinggal di apartemen yang mereka bangun? Tentu tidak.
Tentunya pembangunan akan selalu membutuhkan buruh murah untuk menopang kehidupan kelas menengah. Namun sayangnya kondisi buruh murah sengaja dipelihara. Pada kenyataannya daerah-daerah yang dikatakan kumuh memiliki sejarah yang panjang bahkan daerah ini sudah ada sejak zaman penjajahan.
Dari zaman penjajahan telah kita ketahui bahwa daerah ini jauh dari akses terhadap air bersih. Dalam sebuah video yang dibuat oleh Vox berjudul Why Jakarta is Sinking menunjukkan bagiamana kondisi kumuh ini memang sengaja diciptakan dan dibiarkan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Jika memang benar penggusuran ini ada untuk membangun dan mengatur tata ruang kota agar lebih baik dan tidak kumuh, kenapa kita tidak mulai dengan memastikan kesehatan dan lingkungan tempat ia tinggal itu bebas penyakit dan aman untuk keluarga? Kenapa pemerintah tidak berupaya memastikan para buruh terutama buruh perempuan mendapatkan upah yang layak sehingga mereka bisa keluar dari kondisi hidup mereka yang dianggap tidak layak dan tidak sehat?
Penggusuran tentunya juga merupakan masalah kelas. Banyak warga kelas menengah yang mulai mencari tempat hidup yang murah sehingga investor berbondong-bondong membeli lahan, dan membuka perumahan agar mereka bisa meraup keuntungan dari perumahan-perumahan baru, tentunya dengan mendorong warga miskin kota keluar dari tempat tinggalnya.
Rumah-rumah yang dibangun di atas tanah warga yang digusur tidak akan pernah dihuni oleh warga yang digusur. Sehingga pembangungan ini bukan untuk warga sekitar yang sudah turun-temurun tinggal di daerah tersebut, melainkan untuk kelas menengah dan para pemilik modal.
Terlebih lagi, penggusuran ini selalu terjadi di daerah yang dianggap tidak diinginkan atau tidak layak huni oleh masyarakat pada umumnya. Tanah dan perumahan tersebut dianggap lebih murah, sehingga yang awalnya tinggal disitu adalah warga miskin kota yang kemudian tergusur dan digantikan oleh kelas menengah dan para pemilik modal yang memiliki kuasa dan akses.
Isu penggusuran bukan hanya sekedar membangun perumahan baru dan memastikan tidak ada daerah kumuh. Penggusuran adalah isu perempuan yang melanggar hak asasi manusia terutama perempuan untuk hidup layak, aman dan nyaman. Tentu saja ada banyak cara untuk membangun Kembali tata letak kota yang lebih sehat namun tidak dengan penggusuran.
Artikel ini tidak akan bisa membahas solusinya, namun setidaknya artikel ini dapat memberikan gambaran bahwa tidak semestinya kita mengorbankan kehidupan orang lain untuk membangun sebuah kota yang dikatakan layak untuk huni.
