Aksi Kolektif dan Buruh Perempuan Purwakarta Menolak Omnibus Law

“Sebenarnya ada banyak sekali tuntutan yang kami layangkan, salah satunya adalah hak-hak buruh perempuan. Saya mewakili buruh perempuan amat keberatan jika hak kami untuk cuti haid, cuti hamil sampai melahirkan dicabut begitu saja. Itu sama saja dengan penjajahan, tidak ada Indonesia merdeka.” jelas Fitri.

baca lainnya

Kekerasan Aparat Kepolisian Mewarnai Aksi Tolak Omnibus Law di Semarang

Berdasarkan keterangan Press Release dari LBH Semarang, hal tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan saksi dan tersangka berhak didampingi oleh kuasa hukum dalam proses pemeriksaan. Selain itu, pihak kepolisian juga belum memiliki swab test para korban sehingga berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

baca lainnya
Buka Obrolan
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Mulai