Pada Minggu, 24 September 2023 Perempuan Mahardhika Sukabumi melaksanakan aksi memperingati 19 tahun UU PKDRT di Pasar Makam Cicurug. Aksi tersebut dilakukan untuk terus menyuarakan tentang KDRT yang saat ini masih menjadi momok bagi kehidupan buruh perempuan. Pelaksanaan aksi yang berlokasi di Pasar juga dipengaruhi oleh situasi dimana pasar merupakan tempat perempuan bertemu untuk berbelanja dan menjual belanjaan. Menurut kami, aksi ini berhasil mendapatkan perhatian pengunjung pasar karena isu yang kami suarakan adalah isu yang dekat dengan kehidupan perempuan yaitu KDRT.
Salah satu peserta aksi bernama Imas menyampaikan orasinya. “Kita (buruh perempuan) dipabrik dibentak-bentak disuruh menuhin target ampe jam pulang belum boleh pulang, harus skorsing dulu biar sampe target hari itu, nyampe rumah liat rumah berantakan masih harus beresin belum suami minta dibikinin kopi kalo gak dibikinin marah-marah katanya gak melakukan tugas istri padahal suami seharian dirumah gak kerja juga gak ngapa-ngapain. Bingung jadi perempuan dipabrik dimarah-marahin nyampe rumah juga dimarahin lagi sama suami” tandas imas.
Imas adalah satu dari sekian contoh bagaimana kehidupan ditempat kerja sangat mempengaruhi kehidupan di rumah. Para buruh perempuan berkisah bagaimana target tinggi yang ditetapkan perusahaan membuat mereka mengalami kerugian materil dan nonmateril. Target tinggi tersebut membuat buruh tidak dapat memenuhi target dalam jam kerja yang telah ditetapkan. Perusahaan memaksa buruh memenuhi target diluar jam kerja yang ditetapkan, tanpa dihitung sebagai lembur. Jam kerja yang panjang tak jarang membuat buruh terpaksa pulang malam, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya. Dimana setelah mendapat kekerasan berupa teriakan dan makian di tempat kerja, buruh pun harus menerima perlakuan serupa di rumah karena dianggap abai terhadap keluarga hingga tuduhan tidak bermoral atas nama kesetiaan dari suami dan keluarga.
Masalah lain yang muncul adalah karena buruh menerima upah berbeda dari perhitungan yang seharusnya karena diluar jam kerja tidak dihitung sebagai lembur. Hal ini kembali memicu terjadinya KDRT di rumah, yang tentu saja kembali berpengaruh pada kemampuan kerja buruh perempuan akibat luka yang dialaminya.
Upah yang diterima buruh tidak sepadan dengan kekerasan yang dialami. Upah lembur yang tidak dibayar merupakan sedikit dari banyak kekerasan yang dialami buruh perempuan. Sistem kerja fleksibel yang di amini pemerintah seakan lampu hijau bagi pengusaha untuk semakin mengeksploitasi buruh perempuan. Membuat buruh bekerja terus menerus, bahkan ketika buruh mengalami luka akibat KDRT buruh tetap harus masuk kerja karena sistem “tidak kerja tidak dibayar” serta ancaman diputus kontrak. Kontrak pendek yang ditetapkan oleh perusahaan membuat buruh terus hidup dalam ketakutan dan semakin tidak berdaya.
Situasi diatas memperlihatkan bahwa meski kejadian KDRT adalah dirumah, namun terlihat kaitan jelas antara tempat kerja. Baik dalam hal situasi tempat kerja yang dapat memicu adanya KDRT dirumah, maupun dampak KDRT pada korban yang dapat mengancam posisinya di tempat kerja.
Peliknya situasi KDRT yang dialami oleh buruh perempuan menjadi penanda bahwa selama 19 tahun UU PKDRT belum dipahami secara seksama oleh masyarakat. Akibatnya, sistem pendukung bagi korban baik di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat masih minim. Korban harus menanggung sendiri kesakitan yang ia alami dan dampak dari kekerasan tersebut sehingga beresiko untuk kehilangan pekerjaan. Oleh karenanya, dalam aksi ini tuntutan yang kami suarakan adalah bagaimana agar pemerintah lebih memperbanyak sosialisasi UU ini kepada masyarakat. Kurangnya sosialisasi membuat KDRT masih dianggap sebagai urusan rumah tangga dan tabu untuk dibicarakan, membuat korban semakin takut, kasusnya tidak tertangani dan justru mendapatkan kekerasan berlapis.
