Dalam setiap krisis ekonomi, perempuan hampir selalu menjadi kelompok yang menanggung dampak paling berat. Ketika nilai rupiah terus melemah dan biaya hidup semakin tinggi, perempuan dipaksa bekerja lebih keras untuk mempertahankan kehidupan keluarga, sekaligus menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan, pendapatan yang tidak mencukupi, hingga semakin sempitnya peluang kerja.
Per 13 Juni 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai Rp17.779,30. Pelemahan rupiah tidak hanya menjadi angka dalam laporan ekonomi, melainkan berwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Harga kebutuhan pokok meningkat, biaya hidup membengkak, sementara daya beli masyarakat terus menurun.
Di tengah situasi tersebut, perempuan berada di garis depan untuk memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Mereka harus menghadapi ketidakpastian kerja, upah yang rendah, dan tekanan ekonomi yang semakin berat.
Ning (nama samaran), seorang jurnalis perempuan di media online yang berlokasi di Kota Samarinda, saat ini hanya menunggu waktu hingga kehilangan pekerjaannya. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan rezim Prabowo-Gibran telah memukul media lokal yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah sebagai salah satu sumber pemasukan. Banyak perusahaan media kesulitan membayar gaji pekerjanya, sementara sebagian lainnya memilih menutup usaha.
“Diperkirakan aku hanya punya waktu 1 bulan saja untuk bekerja sebagai jurnalis dan aku jadi pengangguran. Aku nggak tahu apa aku bisa dapat pekerjaan baru dengan kondisi saat ini,” keluh Ning.
Selain menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan, Ning juga harus memikirkan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai dari membayar tagihan listrik, melunasi cicilan yang ditinggalkan mantan suaminya, membeli popok untuk ayahnya, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Kondisi bertahan hidup yang serba sulit juga dialami Miranti, seorang ibu tunggal dengan tiga anak yang bekerja sebagai staf Tata Usaha (TU) di sebuah sekolah swasta di Samarinda. Menurutnya, kondisi keuangan tempat ia bekerja saat ini sangat tidak menentu. Bahkan pembayaran gaji karyawan kerap mengalami penundaan karena keterbatasan anggaran.
Di saat harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat akibat pelemahan rupiah, penghasilan yang diterima Miranti jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan pendapatan berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 per bulan, ia menerima upah yang bahkan masih jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kota Samarinda yang mencapai Rp3.983.882.
“Rata-rata pengeluaran minimal perbulan sekarang bisa mencapai Rp3 juta – Rp4 juta dengan 3 anak. Sehingga terkadang kita harus dituntut agar bisa kreatif dalam mencari sampingan agar urusan rumah tetap dapat terpenuhi,” jelas Miranti.
Beban ekonomi yang ditanggung Miranti semakin berat seiring memburuknya kondisi ekonomi. Ia mengaku terus dihantui ketakutan kehilangan pekerjaan, terutama ketika biaya operasional sekolah semakin meningkat dan efisiensi anggaran menjadi pilihan yang dianggap paling mungkin dilakukan.
Dalam situasi seperti ini, pekerja non-permanen menjadi kelompok pertama yang rentan dirumahkan. Bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, kehilangan pekerjaan berarti hilangnya sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga yang bergantung padanya.
“Bagi seorang perempuan dan single mom kehilangan pekerjaan itu sama halnya dengan kehilangan pengamanan finansial bagi keluarga,” ucapnya.
Ketakutan kehilangan pekerjaan juga diperparah dengan semakin sempitnya peluang kerja yang tersedia bagi perempuan. Bahkan ketika lowongan pekerjaan tersedia, berbagai syarat diskriminatif sering kali menjadi penghalang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Refinaya adalah salah satu perempuan muda yang mengalami situasi tersebut. Lulusan Hubungan Internasional yang menyelesaikan studinya pada tahun 2025 itu hingga kini masih kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Setiap hari ia memantau berbagai informasi lowongan kerja dan dalam satu minggu dapat mengirimkan lima hingga delapan lamaran pekerjaan.
Karena lamanya proses mencari pekerjaan, Refinaya tidak lagi berfokus pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya. Ia melamar berbagai posisi di berbagai sektor dengan harapan memperoleh kesempatan kerja.
Namun, berbagai persyaratan yang ditetapkan perusahaan sering kali sulit dipenuhi oleh pencari kerja. Mulai dari tuntutan pengalaman kerja hingga pembatasan usia pelamar yang semakin mempersempit kesempatan generasi muda memasuki dunia kerja.
“Saya juga sering mendapat tekanan dari orang-orang terdekat untuk segera bekerja, padahal saya terus berusaha dan aktif melamar pekerjaan,” kata Refinaya.
Untuk bertahan hidup, Refinaya mengandalkan pekerjaan kontrak jangka pendek, seperti menjadi petugas survei selama satu bulan. Pendapatan dari pekerjaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga mendapatkan pekerjaan berikutnya. Pengeluaran yang harus ia tanggung mencakup kuota internet, biaya makan, bahan bakar kendaraan, hingga kebutuhan perawatan diri.
Perempuan dan Krisis Ekonomi dalam Perspektif Feminis
Pengalaman Ning, Miranti, dan Refinaya menunjukkan bahwa krisis ekonomi tidak berdampak secara netral. Perempuan mengalami dampak yang lebih berat karena berada dalam posisi yang tidak setara dalam sistem ekonomi. Mereka lebih banyak bekerja di sektor dengan upah rendah, rentan terhadap pemutusan hubungan kerja, serta tetap dibebani tanggung jawab kerja domestik dan pengasuhan yang tidak dibayar.
Ketua Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, menilai bahwa pelemahan rupiah akan berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam situasi kerja yang semakin tidak pasti, kondisi tersebut semakin mempersulit kehidupan perempuan pekerja.
“Bagi buruh perempuan garmen misalnya, yang semasa pandemi lalu sudah mengalami fenomena no work no pay secara masif, ditambah dengan kenaikan upah yang kecil, ditambah sekarang kenaikan harga barang pokok.”
“Maka mau tidak mau seorang buruh perempuan harus mencari tambahan penghasilan dengan bekerja serabutan,” jelasnya.
Menurut Ika, kondisi tersebut akan mendorong perempuan bekerja lebih panjang dengan tingkat kelelahan yang semakin tinggi. Pada saat yang sama, kerentanan terhadap pelecehan dan kekerasan juga meningkat, sementara kualitas hidup perempuan terus mengalami penurunan.
Bagi Perempuan Mahardhika, persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai masalah individu atau kemampuan perempuan mengelola ekonomi rumah tangga. Krisis yang terjadi merupakan akibat dari kebijakan ekonomi-politik yang tidak berpihak kepada rakyat, sementara perlindungan terhadap pekerja terus dilemahkan.
Karena itu, Perempuan Mahardhika menuntut pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap buruh, termasuk kepastian kerja dan jaminan sosial yang memadai. Pemerintah juga didesak menghentikan pengeluaran negara yang sarat kepentingan politik, seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Pemerintah juga harus menjamin kebebasan untuk mengkritik dan berpendapat. Menghentikan segala bentuk represi, intimidasi dan kekerasan terhadap para aktivis dan masyarakat yang menyuarakan kritik,” tegasnya.
Anjloknya rupiah bukan tentang angka-angka ekonomi di layar bursa saja, di balik angka-angka ekonomi tersebut terdapat kehidupan jutaan perempuan yang harus bekerja lebih keras, menanggung beban yang semakin berat, dan hidup dalam ketidakpastian. Karena itu, perjuangan menghadapi krisis ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perjuangan mewujudkan keadilan ekonomi, kerja layak, dan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh perempuan.
