Peringatan Hari Perempuan Sedunia (IWD) pada Minggu, 8 Maret 2026 dirayakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat merangkul berbagai elemen perempuan, diselenggarakan oleh Aliansi Perempuan Indonesia, kolektif atau gabungan lebih dari 50+ organisasi feminis yang berkonsolidasi untuk menyuarakan keadilan dan hak perempuan berbasis interseksionalitas. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bentuk perayaan IWD tahun ini berformat panggung perempuan dengan berbagai instalasi seni, pembukaan lapak (booth) organisasi feminis, pertunjukan tari, stand up comedy, sampai pembacaan deklarasi dan tuntutan perempuan Indonesia terhadap negara.
IWD tahun 2026 mengangkat tema Konsolidasi Perempuan, bertajuk ‘Perempuan Bersatu: Melawan Penindasan atas Tubuh Perempuan’. Momentum IWD tahun ini menegaskan kembali bahwasannya tubuh perempuan telah dihancurkan oleh kekerasan, yang dilakukan secara struktural oleh negara. Negara, melalui perangkatnya, baik melalui regulasi, program, maupun institusinya, telah meminggirkan suara dan eksistensi perempuan. Sistem yang berkonsentrasi pada kekuasaan dan elitisme telah mengopresi perempuan. Penguatan militerisme, rusaknya demokrasi, lemahnya supremasi hukum, ekspansi industri ekstraktif merupakan serangkaian penghancuran penghidupan perempuan yang bisa kita amati hari ini. Atas serangkaian pengrusakan itu, persatuan dan solidaritas perempuan merupakan hal krusial yang penting untuk diangkat.
Kegiatan ini dimulai pukul 11.00 WIB, dibuka oleh pertunjukan Tari Kembang – Kembang Kemayoran oleh Rombongan Belajar Karang Taruna Kecamatan Tambora. Acara disambung dengan Sakdiyah Ma’ruf, komika perempuan yang aktif untuk mengangkat narasi dan
kekuatan perempuan di dalam materi komedinya. Kegiatan disambung oleh penampilan Musik yaitu Ghandiee, penyanyi asal Surabaya yang banyak merefleksikan pengalamannya sebagai perempuan dalam karya lagunya.
Selain kegiatan seni dan pertunjukan yang menghibur, Panggung Perempuan juga menegaskan esensi Hari Peringatan Perempuan Sedunia dengan adanya ruang-ruang diskusi berupa Babak, yang dibagi menjadi Tiga Bagian. Babak Satu dibuka dengan menelaah perempuan dan permasalahan hari ini yang menjadi penghambatan perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya. Tiap babak diisi oleh pemantik, yaitu perempuan-perempuan akar rumput yang mengangkat kisah-kisahnya. Babak diisi oleh perempuan disabilitas, perempuan adat, perempuan nelayan, transpuan, perempuan pekerja, dan ragam perempuan lainnya untuk membagikan kisahnya.
Babak Satu membuka diskusi mengenai perempuan dan permasalahannya. Diskusi langsung dibuka oleh Ika Ayu dari Samsara. Ia menyebutkan bahwa akses kesehatan reproduksi yang masih menempatkan otonomi tubuh yang masih dinomorduakan. “Sebenarnya, semakin perempuan jauh dari akses kesehatan reproduksi, semakin dekat pula perempuan dengan kematian, daripada kesejahteraan hidup,” Tungkas Ika Ayu, perwakilan dari Samsara. Di lain sisi, Perempuan disabilitas masih dihadapkan pada pengekangan dan perampasan kemerdekaan. Cerita lain mengenai stigmatisasi transpuan juga dielaborasi dalam babak ini.Echa Waode dari Arus Pelangi menuturkan, “Kami bukanlah kriminal, apakah menjadi diri kami sendiri adalah kejahatan?”.
Hal yang tidak kalah penting lainnya diungkap adalah pembunuhan perempuan atau femisida. Perempuan dibunuh hanya karena identitas gendernya sebagai perempuan. Pada aspek ketenagakerjaan, kondisi perempuan pekerja, termasuk perempuan Pekerja Rumah
Tangga (PRT) juga mengalami problematika yang sama. Negara merenggut tubuh mereka dengan jam kerja berlebih dan beban kerja berlapis. Lapangan pekerjaan untuk perempuan semakin terbatas. Perempuan pada klaster lainnya, yaitu Perempuan Pekerja Seks
mengalami peminggiran sosial, tubuh Perempuan Pekerja Seks di alienasi dan didemonisasi ketika mereka menghadapi kekerasan. Tidak tanggung-tanggung, negara juga ikut merusak tubuh perempuan melalui industri ekstraktif dan perampasan tanah-tanah adat. Perempuan adat telah direnggut penghidupannya karena negara merebut tanah dan juga laut atas nama pembangunan.
Tiap babak diselingi oleh penampil-penampil perempuan dengan berbagai latar belakang. Salah satunya adalah Dialita, grup paduan suara yang menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh para tahanan politik yang ditangkap pada tahun 1965. Penampil lainnya, seperti Kaimata, juga turut memeriahkan acara. Kaimata kerap menggunakan platform-nya untuk menyuarakan hak-hak perempuan dan ragam gender lainnya.
Pada Babak Dua, narasumber saling bersatu untuk menceritakan dan mengingat kembali bahwasannya Perempuan tidak berjalan di tempat. Cerita terkait resiliensi perempuan untuk menembus batas, adaptif terhadap keadaan diangkat dalam Babak ini. Solidaritas
perempuan terbentuk dalam berbagai ruang dan cara gerak. Gerakan perempuan dan perempuan sendiri mampu melawan dengan cara-cara mereka sendiri. Kerja kolektif menjadi kekuatan dalam gerakan perempuan yang akhirnya mampu menentang status quo
yang ada. Babak dua menegaskan terkait penguatan terkait kerja perempuan selama ini untuk melakukan perlawanan.
Babak Tiga ditutup dengan deklarasi, penghimpunan harapan-harapan, dan serangkaian tuntutan hak perempuan terhadap negara. Pada babak ini ditekankan terkait tema bahwasannya harapan akan selalu ada. Di akhir kegiatan “Perempuan Bersatu Melawan Penghancuran Atas Tubuh”, Aliansi Perempuan Indonesia juga menyatakan deklarasi yang dinyatakan bersama-sama. Deklarasinya adalah sebagai berikut:
1. Tubuh dan Hidup Perempuan Bukan Milik Negara
Kami menolak segala bentuk kontrol negara atas tubuh, seksualitas, dan hak reproduksi perempuan. Kami menolak segala bentuk eksploitasi kerja perempuan. Kami mau kerja layak, tanpa diskriminasi dan bebas dari kekerasan. Kami menuntut pengakuan atas hak kesehatan reproduksi yang aman, tanpa diskriminasi, serta penghentian kriminalisasi terhadap perempuan dan kelompok ragam gender dan seksualitas. Kami menolak segala bentuk kontrol negara dan institusi medis atas tubuh perempuan disabilitas psikososial. Hentikan Pengurungan Perempuan Disabilitas Psikososial di Panti, Rumah Sakit Jiwa, dan Institusi Rehabilitasi. Hapus Sistem Pengampuan dan Substitutif Hukum, Negara Harus Mengakui Kapasitas Hukum dan Politik Perempuan Disabilitas Psikososial. Kami mau hak atas penentuan nasib sendiri.
2. Mengakui Kekerasan Negara terhadap Tubuh Perempuan sebagai Kejahatan Kemanusiaan
Kami menuntut pengakuan atas sejarah kekerasan negara terhadap perempuan, termasuk peristiwa 1965, tragedi Mei 1998, dan kasus Marsinah serta Ita Martadinata. Mendesak pembentukan Femicide Watch untuk dokumentasi, pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban. Kami menuntut pengakuan atas politik negara yang diskriminatif terhadap Perempuan Disabilitas Psikososial yang selama ini diwujudkan melalui pengurungan, penempatan di institusi, dan praktik perampasan hak atas tubuh dan kehidupan mereka. Akhiri Institusi Pengurungan Atas Nama Perawatan Sekarang Juga!
3. Melawan Arah Politik dan Ekonomi Negara yang Mengabdi pada Kekuasaan Pemimpin Dunia Pro Perang
Kami menolak kebijakan ekonomi dan perdagangan yang melemahkan kedaulatan bangsa serta memperburuk eksploitasi perempuan dan pekerja. Kami menolak kebijakan ekonomi untuk perang dan ekspansi militer yang akan menghancurkan kehidupan rakyat, menciptakan penderitaan massal dan disabilitas baru akibat kekerasan, konflik, dan perampasan ruang hidup. Kami menegaskan bahwa perdamaian dunia adalah syarat mutlak bagi pembebasan tubuh perempuan dari kekerasan.
4. Kami Mau Perubahan Sistem
Kami menuntut negara mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM dan mengadili para pelanggar HAM. Hentikan Impunitas! Kami menuntut pemerintah untuk mengembalikan Sistem Demokrasi dengan Partisipasi Rakyat dan Suara Perempuan, kami menolak penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang. Kami menuntut pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dan komunitas adat.
Hentikan Proyek Strategis Nasional yang mengeruk tanah, membabat hutan, menghilangkan sumber mata air dan menghancurkan identitas masyarakat adat. Kekerasan terhadap perempuan yang menolak proyek ekstraktif dan tambang harus dihentikan sekarang juga!
Bangun Sistem Dukungan Berbasis Komunitas Sebagai Alternatif Perawatan yang
Menghormati Martabat dan Kebebasan Keragaman Tubuh.
Kami Mau Demokrasi yang Berpihak pada Perempuan dan Rakyat!
Acara kemudian ditutup dengan pembawaan tausiyah gerakan oleh Bu Pera Sopariyanti, Direktur dari Perkumpulan Swara Rahima. Dari kegiatan hari ini, Peringatan Hari Perempuan, bukan hanya menjadi selebrasi, namun juga menjadi penanda, refleksi, dan rekonstruksi kekuatan perempuan untuk bebas dari segala bentuk penindasan dan opresi.
Jakarta, 8 Maret 2026
Aliansi Perempuan Indonesia
Narahubung:
● Mutiara Ika 0822-1358-7565
● Mutya Gustina 0812-1097-2543
● Ija Syahruni 0851-8799-9928
