Situasi HAM di Indonesia dan dunia berada pada titik paling gelap dalam satu dekade terakhir. Di berbagai belahan dunia, kekerasan bersenjata, genosida, perebutan sumber daya, dan perang kapitalisme terus melahirkan kehancuran kemanusiaan. Dalam negeri, rezim Prabowo – Gibran mempercepat arus balik kehancuran demokrasi: kriminalisasi, perburuan aktivis, dan militerisme dilegalkan melalui kebijakan negara.
Dalam konteks inilah Perempuan Mahardhika menyelenggarakan Diskusi Hari HAM 2025, menjelang Aksi Hari HAM pada Rabu, 10 Desember 2025, sebuah aksi yang dianggap oleh semua pembicara sebagai momentum penting untuk konsolidasi kekuatan rakyat lintas sektor.
Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, membuka pemaparan dengan menegaskan bahwa Hari HAM adalah hasil sejarah panjang perjuangan manusia melawan kekejaman perang dan kediktatoran.
“Hari HAM merupakan momentum penting bagi gerakan perempuan, dengan sejarah panjang untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dan kekejaman luar biasa yang dihasilkan dari peperangan. Dari genosida Nazi, penggunaan gas kimia, bom, hingga kekerasan yang kita lihat hari ini di Kongo, Sudan, Palestina, Myanmar.”
Mutiara mengingatkan bahwa dampak perang kapitalisme dan otoritarianisme semakin terasa:
“Dunia yang kita tinggali berada dalam gejolak politik dan skala perang yang massif. Perburuan aktivis juga terjadi di mana-mana. Kompas melaporkan 1.038 orang ditangkap. Kawan-kawan kita masih dikuntit, ditahan, diteror.”
Ia menekankan bahwa kekerasan seksual telah lama digunakan sebagai senjata politik militer, termasuk dalam sejarah Indonesia:
“Indonesia punya sejarah ianfu. Perkosaan digunakan sebagai strategi melumpuhkan masyarakat. Kisah mereka disembunyikan, negara tidak pernah mengakui.”
Di bawah rezim Prabowo – Gibran, Mutiara menilai otoritarianisme semakin jelas:
“Rezim semakin hari semakin jelas anti-demokrasi. Revisi UU TNI melegalkan peran militer di mana-mana. Anggaran persenjataan mencapai ratusan triliun, sangat timpang dengan komitmen HAM.”
Ia menutup dengan sebuah penegasan:
“Kawan-kawan juang kita diberbagai negara juga menghadapi represi militer. Hanya solidaritas Internasional dan gerakan rakyat yang bisa mempertahankan demokrasi. Sistem kapitalisme menginginkan kita terisolasi, karena itu mengangkat persoalan yang ada di negara-negara lain, bersolidaritas ialah juga bagian untuk merubah sistem kapitalisme ini.”
Ketua Umum KASBI dan juru bicara GEBRAK, Unang Sunarno, menyampaikan bahwa Hari HAM 2025 wajib dirayakan sebagai bentuk protes terhadap memburuknya demokrasi dan perlindungan pekerja.
“Situasinya sangat berbahaya. Represifitas dan penangkapan aktivis terjadi terus-menerus. Pemerintah harus segera membebaskan aktivis gerakan rakyat. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi kita, karena negara menahan orang-orang yang memperjuangkan keadilan.”
Ia juga memaparkan ketimpangan upah yang akut:
“Upah buruh di daerah hanya dua sampai tiga juta, berbanding jauh dengan kawasan industri yang bisa enam hingga tujuh juta. Disparitas ini terus terjadi dari rezim ke rezim.”
Unang menegaskan bahwa UU Ketenagakerjaan masih gagal melindungi jutaan pekerja sektor informal, ojol, maritim, perkebunan, tenaga medis, hingga sektor-sektor lain yang tidak diakui sebagai pekerjaan.
“Kami mendesak UU Ketenagakerjaan yang baru, adil, dan bermartabat. Perlindungan pekerja harus untuk seluruh Indonesia.”
Ia mengingatkan bahwa pelanggaran HAM ekologis juga harus menjadi sorotan:
“Pembalakan hutan, tambang di kawasan lindung, semua ini harus dievaluasi. Banyak rakyat menjadi korban tata kelola.”
Dari Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK), Karunia Haganta menyoroti bagaimana orang muda menjadi korban paling mudah dari kriminalisasi, dan bagaimana kriminalisasi menjadi strategi sistematis untuk membungkan masa depan orang muda
“Indonesia mengalami krisis pendidikan politik sejak Orde Baru. Orang muda dijauhkan dari politik, dari serikat, dari pengetahuan tentang haknya.”
Ia menjelaskan bahwa KUHP dan KUHAP yang baru memperluas kriminalisasi terhadap ekspresi politik:
“Kriminalisasi semakin mudah bahkan bagi orang yang hanya menyuarakan frustrasinya. Seperti Laras dikenai pasal penghasutan padahal pengaruhnya kecil.”
Di tengah fleksibilisasi kerja yang menjerat orang muda, ia menegaskan:
“Orang muda punya kerentanan sendiri. Tapi justru itu alasan kita harus bergerak. Tidak ada pilihan lain kecuali berorganisasi.”
Perwakilan Suara Ibu Indonesia, Olin Monteiro, mengingatkan bahwa represi bukan hal baru namun kini meningkat secara brutal.
“Aktivis dari dulu ditangkap. Tapi saya tidak membayangkan, setelah 27 tahun, kita masih melihat kawan-kawan kita ditangkap seperti Delpedro dan anak-anak muda lainnya.”
Ia menyoroti bahwa minimnya kesadaran hukum membuat banyak aktivis mudah ditangkap sewenang-wenang:
“Kita tidak diajarkan hukum di sekolah. Saat ditangkap kita bingung, padahal kita berhak bertanya: mana surat tugas? Kenapa ditangkap?”
Olin juga menegaskan pentingnya solidaritas keluarga dan komunitas dalam menghadapi represi mental dan psikologis bagi para aktivis dan tahanan politik yang ditangkap.
Fatum Ade perwakilan Aliansi Perempuan Indonesia memberikan kritik tajam terhadap pola siklus gerakan yang sangat hidup pada saat momen besar:
“Gerakan kita sering spontan, damkar. Tapi apinya terus membakar. Kita belum menjawab persoalan ekonomi-politik.”
Ia menyoroti pelanggaran negara terhadap penyintas disabilitas psikososial:
“Disabilitas psikososial dipasung, dirantai. Negara harus mengakui ini sebagai penyiksaan. Perspektif HAM kita perlu dipertanyakan ketika berhadapan dengan kawan-kawan disabilitas.”
Dan ia menutup dengan seruan:
“Jangan pernah memaafkan atau melupakan dosa-dosa pelanggaran HAM pemerintah.”
Beberapa peserta juga menguatkan urgensi aksi HAM.
Aldi dari Resistance menyampaikan:
“Penangkapan acak dilegalkan di KUHAP. Semua yang ditahan dalam momentum politik harus disebut tahanan politik. Ini sangat serius.”
Sementara Jihan mengangkat persoalan ableisme:
“Historisnya, disabilitas, gender, dan neurodivergent selalu jadi target negara. Gerakan perlu membangun cara kerja gerakan yang inklusif dan anti-ableisme.”
Di akhir diskusi, Mutiara Ika Pratiwi memberikan penegasan politik:
“Pasal makar digunakan untuk melegitimasi perburuan aktivis. Ini pasal kolonial yang sejak dulu menyasar gerakan rakyat. Saya mengusulkan satu tuntutan penting untuk aksi Hari HAM: hapuskan pasal makar.”
Ia juga mengingatkan bahwa militerisme telah merasuk ke seluruh sektor sipil:
“Kita harus menolak multifungsi ABRI dan menuntut ditariknya militer dari kehidupan sipil. Gerakan kita hari ini harus secara tegas menolak kembalinya multifungsi ABRI, perluasan kekuatan formal militer, serta pengesahan regulasi seperti UU TNI yang makin membuka jalan bagi militer masuk ke berbagai ruang sipil. Kita tahu siapa pemilik konsesi-konsesi tambang, siapa yang diuntungkan dari perizinan ekstraktif, dan bagaimana kekuatan modal militer ini kini semakin kokoh. Semua itu adalah ancaman langsung bagi gerakan buruh, perempuan, penyandang disabilitas, orang muda, komunitas adat, dan seluruh rakyat yang selama ini berada di garis depan mempertahankan demokrasi.”
Mutiara menegaskan bahwa hanya gerakan rakyat yang dapat menyelamatkan demokrasi:
“Karena itu, tuntutan “Tarik Militer dari Kehidupan Sipil” adalah langkah politik mendesak yang harus diperkuat bersama. Selama militerisme bercokol kuat, represi akan menjadi mekanisme utama negara untuk membungkam rakyat dan mempertahankan proyek ekonomi oligarki.Elit tidak berkepentingan untuk mempertahankan demokrasi. Hanya gerakan rakyatlah yang bisa demokrasi tetap hidup”
Karenanya, Aksi Hari HAM pada Rabu 10 Desember 2025 merupakan panggilan untuk mengakhiri perburuan aktivis, menghentikan kriminalisasi rakyat, menolak militerisasi kehidupan sipil, serta panggilan untuk solidaritas rakyat lintas isu dan lintas negeri.
Seperti yang ditegaskan Mutiara:
“Protes adalah hak. Pasal makar harus dihapuskan. Mari kita semarakkan dan pertahankan gerakan ini dalam aksi Hari HAM.”
Hanya gerakan rakyat yang bisa mempertahankan demokrasi.
Rabu ini, kita turun ke jalan.
