Pada 2 September 2025, massa dari kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat di Manokwari yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa menggelar aksi di kawasan jalan gunung salju Makalow Manokwari.
Aksi di mulai dari pukul 10:00 – 18:00 di depan kampus UNIPA dan juga di wilayah Lampu Merah Makalo. Aksi ini di hadiri oleh 6 organisasi dan juga masyarakat Manokwari. Aksi di kedua titik aksi di kawal ketat oleh Kepolisian dan juga Brimob dengan senjata lengkap dan pentungan.
Massa secara bergantian melakukan orasi sejak pukul 10.00 WP, yang terbagi di dua lokasi yakni Amban dan kawasan Makalow, dimana aksi rute yang akan di tuju adalah kantor DPR Provinsi Papua Barat, serta kantor kementrian Hukum dan HAM Papua Barat.
Aksi sempat di represif dengan pemalangan titik aksi pertama di depan Perpustakaan UNIPA, juga aksi tersebut menyebabkan akses utama Jalan Gunung Salju lumpuh total terutama dari arah Makalow ke Amban.
Respon yang sangat represif yang terjadi di Manokwari, terjadi atas imbas aksi di sorong terkait dengan pemindahan TAPOL NFRPB dari Sorong ke Makasar, serta kondisi di berbagai daerah di Indonesia yang melakukan aksi yang sangat brutal, sehingga Massa aksi hanya melakukan orasi di Depan Perpustakaan Unipa dan Hingga jam 14:00 masa aksi dari wilayah UNIPA bergabung dengan masa aksi di titip Lampu Merah Sanggeng. Gubenur Papua Papua dan jajaran tiba di lokasi aksi jam 15:00. Massa kemudian ditemui oleh Gubernur Papua Barat, Sekda Papua Barat, Ketua DPR, Ketua FKUB, Ketua MRP, Ketua Klasis Manokwari dan beberapa pejabat lainnya.
Aksi ini menyoroti berbagai kebijakan nasioal yang tidak berpihak terhadap Masyakat Papua, terutama PSN, yang menyerobot lahan Masyarakat adat, serta merusak hutan adat. Kebijakan nasioal terkait PSN, dilakukan dengan cara-cara represif, serta penambahan anggota TNI yang sangat besar, hal itu menimbulkan rasa khawatir bagi orang Papua.
Dalam orasi yang dilakukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UNIPA, Yenuson Rumaikew mengatakan seluruh mahasiswa di Indonesia menggelar aksi menuntut bubarkan DPR RI. “Tuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM di Tanah Papua dan di Indonesia serta bubarkan Institusi pelanggaran HAM,” kata Yenuson.
Risna Hasanuddin dari perwakilan Perempuan Mahardhika menegaskan bahwa aksi ini selain membawa isu nasional juga terdapat beberapa hal yang menjadi tuntutan yakni penyelesaian masalah HAM di Papua, mendesak terhadap Pemerintah Papua Barat agar segera melakukan kordinasi terhadap Menteri Hukum dan HAM untuk segera mengembalikan 4 tahan Politik yang di pindahkan ke Makasar agar segera dipulangkan ke Sorong, evaluasi terhadap Proyek Strategi Nasional atau PSN yang tidak pernah melibatkan masyarakt adat yang berimbas terhadap Perempua Papua, dan rusatknya Hutan Adat di tanah Papua, melakukan evaluasi program MBG dan pelibatan bahan makanan lokal serta Mama Papua dalam mengelola Makanan Bergizi Gratis.
“Makanan lokal atau real food orang Papua adalah pangan yang memiliki nilai gizi yang sangat bagus, maka Gubernur Papua Barat harus mendorong serta mengkaji kebijakan pangan lokal yang meningkatkan ekonomi orang Papua Barat,” kata Risna Hasanuddin. Selain itu Risna juga meminta agar Pemerintah dan Aparat Negara tidak boleh lagi melakukan represif terhadap aksi-aksi sipil di Papua. “Stop represif terhadap masyarakat sipil,” ujarnya.
Soal MBG ketua Cabang GMNI Manokwari, Erick Iba menegaskan anak Papua lebih membutuhkan pendidikan gratis, daripada makanan. “Teman teman kita tahu bahwa di Arowi ada siswa yang keracunan karena makan bergizi gratis. Sebagai anak Papua saya percaya bahwa saya tidak lapar saya butuh pendidikan gratis,” kata Erick Iba ketua GMNI Cabang Manokwari.
Perwakilan Mahasiswa Teluk Bintuni menegaskan bahwa Pemda dan DPR Papua Barat selama ini tak berguna karena berbagai persoalan seperti masalah tenaga kerja terutama di Pabrik Semen Manokwari mereka tak pernah memikirkan atau membuat regulasi khusus.
“Pemda dan DPR Papua Barat sampai hari tak mampu melahirkan Perda untuk mengakomodir pekerja orang asli Papua di pabrik semen Manokwari,” ujar Perwakilan Mahasiswa asal Teluk Bintuni. Selain itu dia menegaskan bahwa Pemerintah Manokwari selama ini akan berkontribusi terhadap kejahatan di Manokwari dengan rencana mengesahkan rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang minuman beralkohol. Agus Nahabial salah satu orator aksi menyebutkan bahwa Pemerintah dan penegak hukum harus mengembalikan 4 orang tahanan politik untuk disidangkan di Papua bukan dibawa ke Makassar.
Pernyataan Aliansi Mahasiswa Manokwari :
Aksi yang dilakukan mengusung tuntutan dari masa aksi antara lain :
- Tolak kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR serta kenaikan Pajak
- Batalkan UU Hak Cipta Kerja atau Omnibuslaw
- Evaluasi Institusi Polri secara menyeluruh
- Usut tuntas kasus kekerasan penculikan penghilangan nyawa aktivis dalam massa aksi demontrasi di beberapa daerah di Indonesi.
- Setop pemborosan uang rakyat untuk kepentingan para pejabat.
- Hentikan tindakan represif terhadap Rakyat.
- Sahkan UU Masyarakat adat Pemda Provinsi Papua Barat harus membuat regulasi perlindungan hak masyarakat adat di Papua Barat.
- Partai politik harus tegas jatuhkan sangsi kepada kader partai yang tidak etis.
- Perlu mengangkat hak-hak politik Orang Asli Papua di negerinya sendiri.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan dan kembalikan TNI ke Barak.
- Sahkan UU perampasan aset bagi koruptor.
- Ciptakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis bagi seluruh masyarakat Papua Barat serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Pastikan upaya layak bagi seluruh angkatan kerja dosen dan guru
- DPR Provinsi Barat mengeluarkan perda tentang Penjualan Pinang di Papua Barat
- Berikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang ekonomi keluarga tidak mampu di Papua Barat
- Adili pelaku pelanggaran HAM di seluruh Tanah Papua
- Hentikan PSN di seluruh tanah Papua yang merampas lahan orang Papua.
Ketika gubenur Papua Barat tiba, semua perwakilan organisasi masyarakat, Mahasiswa, perempuan, kedaerahan menyampaikan tuntutan, dan di serahkan kepada gubenur Papua Barat, dan Gubernur Papua Barat berjanji untuk menindak lanjuti tuntutan masa aksi, tanpa mengurangi sedikitpun aspirasi dari massa aksi, serta MRP Papua Barat akan segera menuju Makassar untuk mengunjungi 4 tahan politik, untuk berupaya agar segera dikembalikan ke Sorong, dengan segera.
Aksi berjalan kondusif hingga berakhir jam 18:00 setelah itu masa aksi membersihkan lokasi aksi lalu membubarkan diri secara damai
