7 min read
UU KUHP Menjerat Perempuan Dalam Kekerasan Dan Pidana
Selasa, 6 Desember 2022 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU KUHP. Pengesahan ini menjadi penanda pemerintah dengan sengaja mengabaikan aspirasi rakyat demi kepentingan politik. Pemerintah menutup telinga terhadap kritikan muatan pasal-pasal bermasalah yang secara gamblang ditolak karena dapat dengan mudah mengkriminalisasi masyarakat. Nekatnya pemerintah dan DPR […]
Nindya Utami